KETEGANGAN di Timur Tengah kembali memanas seiring dengan kritik tajam yang dilontarkan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, terhadap Amerika Serikat (AS). Araghchi menilai Washington melakukan langkah "bodoh" dengan membiarkan Israel terus melancarkan serangan ke Libanon, yang dinilai merusak kesepakatan gencatan senjata yang baru saja diumumkan.
Kritik ini muncul setelah laporan jatuhnya ratusan korban jiwa di Libanon selama periode yang seharusnya menjadi masa tenang. Iran menegaskan bahwa cakupan gencatan senjata seharusnya mencakup wilayah Libanon, sebuah poin yang menjadi perdebatan sengit antara Teheran dan Washington.
Kritik Tajam terhadap Diplomasi ASDalam pernyataannya pada Kamis (9/4), Araghchi menyoroti sikap AS yang dianggap tidak konsisten dalam menjaga komitmen perdamaian. Ia merespons pernyataan Wakil Presiden AS, JD Vance, yang sebelumnya memperingatkan Iran agar tidak menggagalkan gencatan senjata hanya karena isu Libanon.
Baca juga : Donald Trump Minta Israel Kurangi Serangan ke Libanon di Tengah Perundingan AS-Iran
"Jika AS ingin meruntuhkan ekonominya sendiri dengan membiarkan Netanyahu membunuh diplomasi, itu pada akhirnya adalah pilihannya. Kami menilai itu bodoh, tetapi kami siap menghadapinya," tegas Araghchi sebagaimana dilansir dari Al Jazeera, Jumat (10/4).
Araghchi juga mengaitkan kelanjutan operasi militer Israel dengan situasi domestik Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Menurutnya, ada motif politik pribadi di balik serangan tersebut guna menghindari proses hukum yang sedang menjerat sang perdana menteri.
Di tengah ancaman eskalasi, Presiden AS Donald Trump mengklaim telah melakukan komunikasi langsung dengan Netanyahu untuk meredakan situasi. Kepada NBC News, Trump menyatakan bahwa Israel akan mulai menurunkan intensitas serangannya di Libanon.
Baca juga : Presiden Iran: Gencatan Senjata dengan AS Bisa Sia-Sia karena Serangan Israel ke Libanon
Namun, klaim deeskalasi tersebut berbanding terbalik dengan fakta di lapangan. Militer Israel justru mengeluarkan perintah evakuasi baru untuk wilayah Jnah di Beirut, sebuah kawasan padat penduduk yang menampung puluhan ribu pengungsi dan fasilitas kesehatan vital.
Perbedaan tafsir mengenai cakupan wilayah gencatan senjata ini kini menjadi ancaman serius. Jika serangan di Libanon terus berlanjut, Iran mengisyaratkan kemungkinan respons militer yang lebih luas, termasuk potensi gangguan pada jalur perdagangan global di Selat Hormuz, yang dapat memicu krisis ekonomi internasional lebih lanjut.
Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun meja diplomasi telah digelar, ketegangan di kawasan tetap berada pada titik didih yang mengkhawatirkan. (Z-1)
