Perempuan memainkan peran kunci dalam menjaga hutan sekaligus memperkuat ketahanan terhadap krisis iklim. Mereka menjadi penggerak utama dalam praktik perhutanan sosial yang berkelanjutan.
Isu ini menjadi salah satu yang disorot oleh buku Echoes of Partnership, yang diterbitkan oleh KONEKSI (the Australia–Indonesia Knowledge Partnership Platform). Buku ini merangkum perjalanan kolaborasi riset Indonesia dan Australia dalam menghadapi tantangan iklim yang semakin kompleks.
Melalui 20 proyek penelitian kolaboratif, Echoes of Partnership menunjukkan bahwa solusi iklim bergantung pada teknologi, kebijakan, serta siapa yang dilibatkan dalam prosesnya.
Keterlibatan kelompok rentan yang selama ini kurang terwakili, termasuk perempuan, menjadi kunci dalam menciptakan solusi iklim yang lebih inklusif dan berdampak.
Peneliti BRIN, Dr. Lilis Mulyani, menekankan bahwa keterlibatan perempuan dalam perhutanan sosial memiliki dampak yang signifikan, baik bagi keberlanjutan ekosistem maupun penghidupan masyarakat.
Melalui risetnya yang bertajuk Evaluating the Contribution of Social Forestry Management Rights towards Climate Proof Livelihoods of Women and Men in Indonesia (Mengevaluasi Kontribusi Hak Pengelolaan Perhutanan Sosial terhadap Penghidupan Perempuan dan Laki-laki di Indonesia yang Berketahanan Iklim), ia menemukan bahwa perempuan kerap berada di garda terdepan dalam menjaga hutan.
“Di banyak tempat terdapat women champions. Selain menjadi garda terdepan dalam melindungi hutan dari praktik illegal logging, perempuan juga berperan aktif dalam merawat dan menjaga keberlanjutan hutan,” ujar Lilis pada peluncuran buku Echoes of Partnership di Katadata Lounge, Kamis (9/4).
Secara normatif, lanjut Lilis, regulasi perhutanan sosial sebenarnya telah memberikan ruang yang setara bagi perempuan dan laki-laki. Hal ini tercermin dalam Peraturan Menteri Kehutanan tahun 2021 dan 2024. Namun, dalam praktiknya, kesetaraan tersebut belum sepenuhnya terwujud di lapangan.
Ia menambahkan, keterlibatan perempuan bahkan dapat meluas hingga pada upaya menjaga biodiversitas, sementara laki-laki cenderung lebih terlibat dalam aspek ekonomi pemanfaatan hutan.
Karena itu, Lilis mendorong adanya kebijakan yang lebih afirmatif, termasuk penetapan target keterlibatan perempuan hingga 20-30 persen dalam perhutanan sosial.
Penelitian lainnya yang diangkat di dalam buku Echoes of Partnership menyoroti pentingnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan dengan masyarakat lokal dalam mendorong transisi menuju ekonomi sirkular yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim.
Peneliti Monash University, Dr. Tanvi Maheswari, mengatakan riset berjudul Indonesia-Australia Citarum Action Research Program (CARP) – Circular Economy Transitions for Resilient Climate and Environmental Futures (Aksi Citarum Indonesia–Australia (CARP): Transisi Ekonomi Sirkular untuk Masa Depan Iklim dan Lingkungan yang Tangguh) ini berfokus pada pemulihan lingkungan Sungai Citarum.
Proyek penelitian ini mendorong praktik pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan dengan menerapkan prinsip ekonomi sirkular, yakni mengurangi limbah sejak awal, meningkatkan daur ulang, serta memanfaatkan kembali material yang masih bernilai.
Selain membantu menekan pencemaran, pendekatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal dengan tetap menyesuaikan strategi pengelolaan sampah dengan kondisi setempat, mulai dari pemilahan dan pengolahan sampah rumah tangga di kawasan padat penduduk hingga pengembangan usaha daur ulang berbasis komunitas di daerah yang memiliki potensi tertentu.
Agar dapat berjalan optimal, pendekatan ini memerlukan dukungan dan keterlibatan berbagai pihak. Tanvi pun menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam mendorong transisi menuju ekonomi sirkular.
Menurutnya, tidak ada satu pendekatan yang bisa diterapkan di semua daerah. “Permasalahan iklim tidak dapat diselesaikan dengan satu regulasi, karena setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda,” ujarnya.
Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup, Franky Zamzani, menekankan bahwa tantangan utama pemerintah dalam upaya adaptasi perubahan iklim saat ini adalah keterbatasan pendanaan. Selain itu, koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait juga dinilai masih perlu diperkuat agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif.
Buku Echoes of Partnership menunjukkan bahwa krisis iklim membawa dampak yang luas, tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial dan memperlebar kesenjangan.
Perubahan kondisi alam, seperti degradasi hutan dan menurunnya kualitas air, dapat mengganggu keberlangsungan hidup masyarakat, terutama bagi kelompok yang bergantung langsung pada sumber daya alam.
Pada situasi ini, kelompok rentan kerap menjadi pihak yang paling terdampak, mulai dari berkurangnya sumber penghidupan hingga perubahan kondisi lingkungan yang memaksa mereka beradaptasi lebih cepat tanpa disertai akses yang memadai terhadap sumber daya.
Sementara itu, keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan terkait isu iklim pun masih belum optimal.
Melalui Echoes of Partnership, KONEKSI menunjukkan bahwa kolaborasi lintas negara dapat menghasilkan perubahan nyata. Buku ini juga menegaskan bahwa solusi iklim yang berkelanjutan hanya dapat tercapai apabila kelompok rentan juga dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap pengambilan keputusan.
Adapun, peluncuran buku Echoes of Partnership merupakan rangkaian menuju KONEKSI Knowledge and Innovation Exchange (KIE) Summit yang akan berlangsung pada 28-29 April 2026 mendatang.
