PJJ Lagi, Mahasiswa Lagi: Mengapa Pendidikan Selalu jadi Tumbal Efisiensi?

Libur Lebaran dan Paskah 2026 baru saja usai. Namun, alih-alih disambut dengan gairah pembelajaran tatap muka di kampus, mahasiswa dan dosen justru dihadiahi sebuah "kejutan" birokrasi. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2026. Isinya? Penyesuaian pola kerja dan kegiatan akademik.

Lagi-lagi, layar gawai kembali menjadi ruang kelas utama. Mahasiswa semester lima ke atas dan pascasarjana "diimbau" untuk Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara proporsional. Pegawai dan dosen pun diminta bekerja dari rumah (work from home) setiap hari Jumat. Semua ini dilakukan dengan satu alasan besar: efisiensi energi nasional akibat gejolak harga minyak dunia dan konflik di Timur Tengah.

Namun, mari kita ajukan pertanyaan yang sedikit kritis: Mengapa setiap kali negara sedang melakukan "ikat pinggang", dunia pendidikan selalu menjadi yang pertama dipaksa untuk mengalah?

Dalam SE Nomor 2 Tahun 2026, aturan yang tertuang terasa sangat teknis, tapi dingin. Pimpinan kampus diwajibkan membatasi penggunaan kendaraan dinas dan operasional yang dianggap tidak mendesak. Suhu pendingin ruangan atau AC pun dipatok minimal 25 derajat Celsius.

Anda tidak sedang salah baca. Dingin sedikit kini bisa dianggap sebagai sebuah dosa anggaran yang tak termaafkan di tengah guncangan harga minyak dunia akibat krisis di Timur Tengah. Namun, mari kita gunakan logika sederhana. Berapa liter bensin yang benar-benar terselamatkan dengan menyuruh mahasiswa semester lima ke atas mengurung diri di kamar kos?

Menghilangkan kehadiran fisik mereka demi menekan beban listrik kampus adalah sebuah ilusi efisiensi yang pahit. Pemerintah seolah-olah menganggap bahwa aktivitas kognitif di ruang siber itu bebas energi. Faktanya, beban biaya tidak pernah benar-benar lenyap; ia hanya berpindah alamat. Dari gedung mentereng milik negara ke dompet tipis mahasiswa dan dosen. Laptop yang menyala berjam-jam, lampu kamar, hingga kuota internet, yang semuanya butuh daya yang harus dibayar sendiri.

Negara mungkin bisa mengeklaim penghematan ribuan megawatt daya listrik secara nasional dan mengalihkannya ke sektor industri. Namun, mereka menutup mata bahwa jutaan rakyatnya kini harus menanggung tagihan listrik yang membengkak demi menjalankan kebijakan yang sungsang ini. Digitalisasi proses perkuliahan memang efisien, tapi "mengusir" mahasiswa dari kelas demi penghematan bensin adalah kebijakan yang kehilangan arah kemanusiaannya.

Di tengah "puasa" energi yang dipaksakan secara sepihak kepada kampus-kampus kita, ada satu sosok "gajah" raksasa yang terus berpesta pora di meja anggaran negara. Namanya (teramat) jelas: program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mari kita buka data dan bicara angka dengan kepala dingin agar jernih melihat duduk perkaranya.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengungkapkan fakta yang cukup menyesakkan dada: realisasi anggaran MBG hingga 9 Maret 2026 saja sudah menembus angka Rp44 triliun. Perlu diingat, angka fantastis itu baru mencakup sekitar 13,1 persen dari total pagu raksasa sebesar Rp335 triliun. Bayangkan, dalam satu bulan saja, program ini dengan rakus menyedot sekitar Rp19 triliun dari kas negara.

Sungguh sebuah ironi yang menyakitkan melihat standar ganda kebijakan kita. Kita melihat negara tampak begitu panik, bahkan nyaris histeris, menghadapi fluktuasi harga minyak dunia akibat gejolak geopolitik. Akibatnya, atmosfer akademik di kampus seakan-akan dikorbankan, mahasiswa "diusir" dari ruang kelas, dan dosen dipaksa mengajar di depan layar yang dingin demi dalih "efisiensi".

Sementara itu, belanja barang untuk MBG terus melesat tanpa rem, seolah kebal dari logika penghematan yang sedang digembar-gemborkan. Belum lagi berita teranyar di mana Badan Gizi Nasional (BGN) mengonfirmasi pembelian sepeda motor listrik untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setelah videonya viral di media sosial, meskipun Kepala BGN mengeklaim pembelian tersebut menggunakan anggaran tahun 2025. Entah apa urgensinya.

Padahal, pengalaman saat libur Lebaran kemarin telah memberikan pelajaran berharga yang sangat menarik untuk disimak. Penyesuaian operasional MBG selama masa libur terbukti secara nyata mampu meredam lonjakan belanja barang negara secara signifikan.

Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sendiri mengakui adanya potensi besar di sana. Beliau menyebut bahwa optimalisasi program MBG—mulai dari pengaturan distribusi hingga skema penyajiannya—memiliki potensi penghematan mencapai angka yang menggiurkan: sekitar Rp20 triliun.

Lalu, kita patut bertanya dengan nada yang menukik tajam: Mengapa potensi penghematan Rp20 triliun ini tidak dikejar lebih dulu secara agresif? Mengapa pemerintah tidak memilih untuk sedikit saja "mengistirahatkan" piring-piring makanan di wilayah-wilayah yang tidak mendesak atau daerah dengan tingkat stunting rendah? Mengapa harus mahasiswa yang dikunci di kamar kos dan dipaksa menelan pil pahit PJJ demi menghemat beberapa liter bensin? Selama kita lebih takut mengurangi porsi makan yang tidak gratis itu daripada mengurangi porsi ilmu, selama itu pula, prioritas bangsa ini sedang berada di persimpangan jalan yang salah.

Memberikan WFH satu hari bagi dosen dan PJJ bagi mahasiswa senior mungkin terlihat modern dan up-to-date di atas kertas. Namun, interaksi akademik tidak bisa sepenuhnya diganti dengan aplikasi. Ada proses mentoring dan pembinaan karakter, serta pendidikan yang memanusiakan manusia muda yang (pasti) hilang setiap kali kita memilih jalur kabel daripada jalur fisik.

Negara seolah-olah menganggap pendidikan adalah variabel yang paling elastis. Paling mudah ditarik-ulur. Saat ada krisis, sekolah dan kampus "disuruh" daring. Padahal, kita sudah belajar banyak dari era pandemi betapa mahalnya harga sebuah learning loss.

Efisiensi energi adalah keharusan, tapi ia tidak boleh merampas kualitas pengajaran. Jika pemerintah berani memangkas perjalanan dinas luar negeri hingga 70 persen, itu langkah bagus. Namun, jika harus mengorbankan diskusi-diskusi akademik di kampus hanya untuk menghemat daya listrik AC, kita sedang mempertaruhkan masa depan demi penghematan jangka pendek yang semu.

Capaian pembelajaran tidak boleh menjadi nomor dua di bawah ambisi swasembada energi yang dipaksakan. Kita harus berani memprioritaskan anggaran pendidikan untuk kebutuhan pendidikan semata. Jangan sampai piring-piring makan yang belum tentu terdistribusi sempurna ke daerah 3T itu justru "memakan" hak mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman akademik yang utuh.

Pendidikan adalah investasi manusia, bukan sekadar pos pengeluaran yang bisa dipotong saat harga minyak dunia sedang memanas. Sudah saatnya pemerintah berhenti menjadikan ruang kelas sebagai tumbal utama efisiensi. Fokuslah membenahi tata kelola program-program raksasa yang boros anggaran, sebelum mulai mematikan lampu di ruang-ruang kuliah.