JAKARTA, DISWAY.ID — Lintas Tridharma Jakarta (LTJ) menyelenggarakan aksi damai sebagai manifestasi penyampaian aspirasi publik terhadap arah kebijakan nasional.
Aksi ini menjadi ruang konsolidasi berbagai elemen mahasiswa yang tergabung dalam PERISAI SI Mahasiswa HMI, SEMMI, PMII, dan GPI, dalam satu kesatuan sikap yang konstruktif, terukur, dan berorientasi pada kepentingan strategis bangsa.
BACA JUGA:Kemenag Siapkan Afirmasi dan Beasiswa untuk Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Pesantren
BACA JUGA:Gus Ipul Dorong Kolaborasi Umat dan Negara untuk Pendidikan Anak Miskin
Dalam pernyataan resminya, LTJ menyampaikan tiga poin tuntutan utama yang dirumuskan secara komprehensif dan berlandaskan kepentingan jangka panjang nasional.
Pertama, penguatan tata kelola serta pengawasan logam tanah jarang sebagai sumber daya strategis nasional. LTJ menilai bahwa pengelolaan komoditas tersebut harus dilaksanakan secara transparan, berkelanjutan, dan berorientasi pada optimalisasi nilai tambah dalam negeri.
Dalam konteks ini, LTJ mendorong pemerintah untuk segera menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Logam Tanah Jarang yang independen, profesional, dan akuntabel.
“Demi menjaga kepentingan strategis nasional dalam jangka panjang, kami mendorong Presiden untuk segera menetapkan Perpres terkait pembentukan Satgas Pengawasan Logam Tanah Jarang yang independen dan akuntabel, guna memastikan tata kelola yang berkeadilan serta terhindar dari dominasi kepentingan tertentu,” ujar perwakilan LTJ.
BACA JUGA:BESOK! Mama Mama Muda Milenial Tongkrongin WAR TIKET Konser F✦FOREVER Lagi, Resmi Tambah Hari
Kedua, LTJ menekankan pentingnya menjaga integritas dan kemandirian kebijakan nasional dengan mendorong pemerintah untuk mengambil langkah strategis keluar dari BOP. Keterlibatan dalam BOP dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta mengurangi independensi dalam perumusan kebijakan strategis negara, sehingga langkah tersebut dipandang sebagai bagian dari penguatan kedaulatan kebijakan nasional.
Ketiga, LTJ menyoroti urgensi evaluasi menyeluruh terhadap program MBG serta perlunya reformasi substantif di sektor pendidikan.
Sebagai fondasi utama pembangunan bangsa, sektor pendidikan memerlukan pendekatan yang sistemik, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
LTJ mendorong evaluasi program MBG agar lebih efektif dan tepat sasaran, disertai dengan peningkatan pemerataan akses pendidikan, penguatan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, serta penyusunan kebijakan yang adaptif dan progresif.
“Pendidikan tidak dapat dikelola secara parsial. Diperlukan reformasi yang menyentuh aspek fundamental guna melahirkan generasi yang unggul, adaptif, dan berdaya saing global,” tegas perwakilan LTJ.
Aksi berlangsung secara tertib dan damai dengan pengawalan aparat keamanan.
- 1
- 2
- »
