JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyatakan, negara tidak boleh kalah dengan para mafia yang haus dengan kekayaan hutan di Indonesia.
Hal tersebut ia sampaikan dalam kegiatan Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara serta Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VI oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) senilai Rp 11,4 triliun lebih di Kejaksaan Agung, Jumat (10/4/2026).
“Negara tidak boleh kalah dari mafia yang haus menghisap kekayaan hutan Indonesia untuk memperkaya diri sendiri,” kata dia.
“Kita pastikan bahwa hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, merupakan anugerah yang dimiliki bangsa Indonesia, harus dikelola dan dilestarikan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir kelompok,” tambah Burhanuddin.
Baca juga: Jaksa Agung Pamer Capaian Satgas PKH Sejak Dibentuk: Berhasil Selamatkan Rp 371,1 T
Ia merujuk pada pidato Presiden ke-1 RI Soekarno berjudul Indonesia Menggugat.
Dalam pidato tersebut, Soekarno menyebut, Indonesia sebagai “surga” bagi kaum imperialisme, sebuah tempat yang, menurut dia, tidak memiliki tandingan di dunia dari segi kenikmatan.
“Dalam konteks pelaksanaan tugas Satgas PKH, saya ingin menegaskan bahwa penegakan hukum yang lemah akan membuat negara kehilangan uang, kehilangan aset, kehilangan wibawa, kehilangan kemampuan untuk menyejahterakan rakyat,” ujar dia.
Sebaliknya, penegakan hukum yang kuat, cermat, dan terarah diyakini mampu memperbaiki tata kelola, memulihkan kerugian negara, serta menciptakan iklim usaha yang sehat sehingga berdampak nyata bagi perekonomian nasional.
Baca juga: Kejagung Pamerkan Uang Rp 11,4 Triliun, Bakal Masuk Kas Negara
“Indonesia dianugerahi modal strategis yang besar berupa kekayaan sumber daya alam, posisi geopolitik yang sangat penting, serta bonus demografi yang kuat,” ujar dia.
Namun, menurut Burhanuddin, dalam tatanan ekonomi global, posisi Indonesia masih belum optimal.
Indonesia kerap berperan sebagai pemasok bahan mentah dan pasar konsumsi, sementara nilai tambah dan keuntungan strategis justru lebih banyak dinikmati pihak luar.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya nasional belum sepenuhnya memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peran aktif dalam melindungi dan mengelola kepentingan nasional.
Baca juga: Momen Prabowo Beri Hormat ke Menterinya: Kita Siap Mati di Atas Jalan yang Benar
“Dalam konteks tersebut, penegakan hukum tidak dapat dipahami semata sebagai instrumen represif, tetapi juga harus ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan negara dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Burhanuddin.
“Dengan demikian, hukum dan kesejahteraan rakyat merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Di mana hukum menjadi fondasi utama bagi terwujudnya ekonomi nasional yang sehat, berkeadilan, berdaulat,” tambah dia.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
