jpnn.com - Sekretaris Jenderal Laskar Merah Putih (Sekjen LMP) Abdul Rachman Thaha memuji kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang kembali menyetorkan Rp 11,4 triliun ke kas negara.
Uang senilai Rp 11.420.104.815.858,00 itu diserahkan secara simbolis dari Jaksa Agung ST Burhanuddin selaku Wakil Ketua I Pengarah Satgas PKH kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Jumat (10/4/2026).
BACA JUGA: Pernyataan Kejagung Setelah Riza Chalid Jadi Tersangka Korupsi Lagi
"Kejagung sudah bekerja spektakuler, tetapi tetap perlu bekerja keras, bahkan lebih keras lagi, agar tidak disalip KPK," kata Abdul Rachman.
Namun, persoalannya, kata pria yang beken disapa dengan akronim ART, pemberantasan korupsi adalah kerja sistemik. Sebagai sistem, pemberantasan korupsi tidak berakhir di Kejagung.
BACA JUGA: Sahroni Mengaku Sempat Diperas Rp 300 Juta oleh Utusan KPK Gadungan, Begini Ceritanya
"Ramifikasinya mengharuskan kehadiran lembaga-lembaga lain untuk memastikan bahwa pertanyaan "setelah Rp 11 T diselamatkan, so what?" bisa terjawab meyakinkan. Pada sisi itulah saya agak khawatir kerja Kejagung tidak bisa diimbangi oleh lembaga-lembaga lain," tuturnya.
Semisal, Mahkamah Agung. Dalam catatan ICW, kata ART, rerata vonis hakim bagi terdakwa tipikor adalah 3-4 tahun. Nah, pasca penyelamatan Rp 11,4 T, apakah hukuman badan bagi pelaku koruptor akan lebih berat? "Semestinya demikian," lanjutnya.
BACA JUGA: Malam Pertama Mbak Intan Buyar saat Tahu Suaminya Juga Wanita, Alamak!
Selanjutnya, Kementerian Kehutanan dan Kementerian ESDM. Setelah Kejagung--bagian Satgas PKH--berhasil menyelamatkan kawasan hutan, apa yang akan negara lakukan terhadap kawasan tersebut?
"Kalau dibiarkan menjadi lahan yang tidak produktif, sangat disayangkan. Apalagi jika diam-diam dimanfaatkan secara ilegal oleh penjahat seperti Samin Tan, alamat kiamat semakin dekat," ujarnya.
Menurut ART, Samin Tan bisa beroperasi sekian lama, pasti sesungguhnya diketahui aparat setempat. Berarti, bukan hanya kawasan tambangnya yang dibangun tanpa manfaat bagi masyarakat, tetapi aparat pun mengalami pembusukan kronis.
"Jelas, itu antiklimaks bagi penyelamatan lahan seluas 5.888.260,07 hektare plus 10.257,22 hektare oleh Kejagung," ujarnya.
ART menekankan bahwa tindak pidana korupsi atau Tipikor adalah kejahatan sistemik. Keterlibatan aparat-aparat penegak hukum masih sulit dinihilkan. Belum lagi gangguan dari pejabat-pejabat dari luar sistem penegakan hukum.
"Intervensi politik, penyuapan, dan penyalahgunaan kewenangan dengan menegosiasikan hukum, itu semua sudah 'biasa'. Yang amat-sangat mengundang rasa waswas adalah kehadiran personel-personel penegakan hukum di BUMN serta kementerian dan lembaga negara non hukum," tuturnya.
Walau sudah dibatasi oleh UU, kata ART, tetapi tetap saja ada lembaga penegakan hukum yang mbalelo dengan menempatkan sekian banyak petingginya di pos-pos strategis di luar kantor mereka sendiri.
Pada saat yang sama, katanya, Presiden cenderung melakukan pembiaran. Mereka inilah yang rentan mengalami konflik kepentingan, sehingga bisa saja menjadi penghalang saat Kejagung berupaya menegakkan hukum di BUMN, kementerian, dan lembaga negara dimaksud.
"Itu akan menjadikan pemberantasan korupsi semakin rumit. Tapi justru di situ tantangan bagi Kejagung. Seberapa jauh Kejagung sanggup menepis 'solidaritas sesama lembaga penegakan hukum', akan menjadi kunci bagi sikap tidak pandang bulu Kejagung," ujarnya.
Dia mengatakan, di samping jumlah uang negara yang berhasil diselamatkan, perlu juga ditetapkan key performance indicator (KPI) tambahan. Yaitu, berapa helai kumis Jaksa Agung harus sebanding dengan berapa banyak personel lembaga penegakan hukum yang bisa Kejagung ringkus pada setiap operasi pemberantasan korupsi yang dia lakukan.
"Tentu, semakin tebal kumis Jaksa Agung, semakin intimidatif jadinya. Semakin banyak oknum penegak hukum yang diciduk, rapor Kejagung akan semakin positif pula," kata ART.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
