TANGERANG, KOMPAS.com - Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI Dahnil Anzar Simanjuntak menilai, wacana skema "war ticket" bisa diterapkan tanpa harus mengorbankan calon jemaah haji yang sudah mendaftar sebelumnya.
Ia menyebut, wacana ini muncul sebagai transformasi dalam penyelenggaraan ibadah haji agar dapat memperpendek masa tunggu bagi jemaah.
"Dia (war ticket) tidak mengorbankan yang antre, tetapi memberikan peluang untuk mengakselerasi antrean menjadi lebih pendek, pada titik tahun berikutnya, antrean sudah tidak ada lagi," kata Dahnil, saat ditemui dalam agenda penutupan Rapat Kerja Nasional Konsolidasi Haji Tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi di Asrama Haji Tangerang, Jumat (10/4/2026).
Baca juga: Pro Kontra War Ticket Haji, Wamenhaj Tegaskan Masih Sebatas Wacana
Dahnil mengatakan, sebutan "war ticket" juga bukan berarti calon jemaah haji harus berebut kuota lewat situs atau website.
"Kami menggunakan pola istilah kasarnya, istilah populer itu war ticket. War ticket bukan berarti lomba-lomba beli di situs segala macam, kami membangun sistemnya," ucap dia.
Dia mencontohkan, apabila skema ini diputuskan oleh pemerintah dan DPR dengan ongkos haji Rp 200 juta, maka calon jemaah yang mampu dapat langsung membeli.
"Jemaah haji yang sanggup membayar Rp 200 juta mereka tinggal beli. Yang mau tetap antre, ya mereka tetap antre, semuanya harus dibuat di-cover melalui regulasi yang kuat supaya ada transformasi yang mendasar di tata kelola keuangan haji, " ujar dia.
Namun, pemerintah belum menetapkan wacana ini sebagai kebijakan resmi yang akan ditetapkan tahun ini atau tahun depan.
Baca juga: Wamenhaj Beberkan soal Wacana War Ticket Haji, Belum Jadi Kebijakan Resmi
"Sekali lagi, ini wacana dalam rangka menyelesaikan masalah antrean yang sangat panjang seperti amanah Presiden. Ini bukan kebijakan, kami sedang mencari transformasi perhajian supaya memperpendek antrean," kata dia.
Wacana ini akan diberlakukan apabila terdapat penambahan kuota dari Arab Saudi dalam jumlah besar, sehingga tidak berpengaruh bagi jemaah haji yang sudah menunggu antrean puluhan tahun.
Misalnya, pada tahun 2030, Pemerintah Arab Saudi direncanakan akan menampung lebih dari 5 juta jemaah.
Dengan demikian, jumlah kuota jemaah haji Indonesia bisa menjadi 500.000 dari 221.000 alias lebih dari 150 persen.
"Artinya lebih dari 150 persen (kuota). Apakah memungkinkan tidak dibuat di-cover pakai keuangan haji sekarang? Ternyata tidak memungkinkan. Mengapa? Karena jumlahnya cukup besar," tutur dia.
Baca juga: Politikus PDI-P: “War Ticket” Haji Bisa Jadi Opsi Tambahan
Dengan jumlah jemaah haji reguler saat ini saja, dana penyelenggaraan haji yang disubsidi negara bisa mencapai Rp 18,2 triliun.
"Kalau naik jadi 500.000 jemaah itu bisa lebih dari Rp 40 triliun. Kemungkinan keuangan haji tidak bisa meng-cover, itu juga tidak akan mengurangi jumlah antrean," kata dia.
Karena tidak semua kuota haji bisa disubsidi negara, wacana "war ticket" pun menjadi pembicaraan agar mengurangi jumlah antrean.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
