Polri menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik percaloan dalam rekrutmen terpadu anggota kepolisian. Masyarakat diminta untuk tidak ragu melapor jika menemukan adanya oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu.
Wakil Inspektur Pengawasan Umum (Wairwasum) Polri, Irjen Merdisyam, menyatakan bahwa pengawasan rekrutmen tahun ini diperketat sejak awal dengan menggandeng pihak internal maupun eksternal.
“Kita membuka pengaduan. Jadi tadi sudah disampaikan, jika ada masyarakat yang menemukan atau mendapatkan seperti tadi tawaran-tawaran itu, adukan! Kita secara terbuka di situ ada pengaduan masyarakat, Dumas kita. Dumas di Inspektorat maupun Dumas di Propam,” kata Merdisyam di Polda Metro Jaya, Jumat (10/4).
Merdisyam menjelaskan bahwa seluruh tahapan seleksi dilakukan secara transparan melalui sistem one day service. Dengan skema ini, peserta bisa langsung mengetahui hasil tes di hari yang sama, sehingga meminimalisasi ruang gerak bagi para calo.
“Peserta melaksanakan kegiatan dengan sistem ‘one day service’, hasil langsung diketahui dan diumumkan. Jadi ini menutup celah adanya permainan-permainan atau ketidakterbukaan yang selama ini mungkin dicurigai atau juga dianggap kita ini tidak terbuka,” ujarnya.
Untuk memudahkan masyarakat, Polri juga menyediakan kanal pelaporan digital berbasis pemindaian kode (QR Code) selain laporan fisik ke kantor polisi.
"Tadi sudah ini salah satu bentuk upaya dari Polda Metro ya, bahwa rekrutmen, eh dari Mabes Polri, jadi kalaupun tidak mau mengadu secara langsung bisa mengadu lewat di-scan," ucap Merdisyam.
Ia menjamin setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti secara serius untuk menjaga integritas institusi.
"Ya, jadi keterbukaan itulah yang kita ingin wujudkan dengan bentuk transparansi laporan dari masyarakat gitu. Dan yakinlah pasti akan diproses. Itu salah satu juga mencegah bagaimana terjadinya transaksional di dalam proses rekrutmen ini, terusnya terjadinya unsur-unsur apa manipulatif, ya silakan kita sudah punya hotline-nya dan bisa langsung diadukan," sambungnya.
Proses seleksi ini juga melibatkan Kompolnas serta pihak eksternal seperti Dukcapil, IDI, psikolog, universitas, hingga LSM. Ketua Harian Kompolnas, Arief Wicaksono Sudiutomo, menyebut keterlibatan ini demi menjaga akuntabilitas.
"Ini bisa menanyakan langsung apabila ada beberapa keluhan. Dan yang paling penting dalam hal proses penerimaan terpadu ini, di samping bersih, transparan, akuntabel, dan humanis, itu ada semacam added value atau nilai tambah," tutur Arief.
Senada dengan hal tersebut, Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam (Cak Anam) mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur janji manis pihak-pihak yang mengeklaim bisa meloloskan peserta.
“Kalau ada yang menjamin lolos dan minta duit, jangan pernah percaya,” tegas Cak Anam.
Ia mendorong peserta dan keluarga untuk aktif mengawasi jalannya seleksi. Jika ditemukan kejanggalan, laporan bisa disampaikan ke berbagai tingkatan pengawasan.
"Laporkan! Laporkan kepada kepolisian, minimal laporkan kepada Propam, kepada Itwasda kalau di daerah, kepada Kompolnas monggo, sama Itwasum kalau di pusat. Jadi kami mengajak seluruh masyarakat untuk juga bagian dari pengawasan," pungkasnya.
