JAKARTA, DISWAY.ID – Muncul wacana war tiket haji, seperti apa skemanya?
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkap skema baru berupa wacana “war tiket haji” yang digadang-gadang mampu mempercepat keberangkatan jemaah di tengah membeludaknya daftar tunggu.
Gagasan tersebut mencuat sebagai respons atas arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar masa tunggu haji dapat dipersingkat secara signifikan.
Selain itu, rencana ambisius Arab Saudi Vision 2030 yang menargetkan peningkatan kapasitas jemaah dunia hingga 5 juta orang turut membuka peluang lonjakan kuota bagi Indonesia.
BACA JUGA:BPKH Siapkan SAR 152,4 Juta Banknotes untuk Living Cost Haji 2026, Jemaah Bakal Dapat 750 Riyal per Orang
Dahnil menyebut, jika target tersebut terealisasi, kuota haji Indonesia berpotensi melonjak drastis dari sekitar 221 ribu jemaah menjadi hampir 500 ribu jemaah.
Namun, lonjakan ini justru menghadirkan tantangan baru, terutama dari sisi pembiayaan.
“Dengan jumlah jemaah saat ini saja, total biaya penyelenggaraan haji mencapai Rp18,2 triliun. Jika meningkat menjadi 500 ribu jemaah, angkanya bisa menembus lebih dari Rp40 triliun. Ini jelas tidak bisa sepenuhnya ditopang oleh keuangan haji yang ada saat ini,” ujar Dahnil usai menutup Rapat Kerja Nasional Konsolidasi Penyelenggaraan Haji 2026/1447 H di Asrama Haji Banten, Tangerang, Jumat 10 April 2026.
BACA JUGA:War Tiket Haji Digodok Kemenhaj, Antrean Jemaah Potensi Dipangkas Lagi
Di tengah kondisi tersebut, pemerintah tetap memastikan skema antrean reguler berjalan seperti biasa untuk melayani sekitar 5,7 juta calon jemaah yang telah terdaftar.
Adapun wacana “war tiket haji” hanya akan diberlakukan apabila terdapat tambahan kuota besar di luar kuota reguler.
Berbeda dari skema reguler yang mendapat subsidi dari nilai manfaat dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji, sistem “war tiket” akan menggunakan harga penuh atau harga pasar.
BACA JUGA:Kemenhaj Gandeng Polri Bentuk Satgas Pencegahan Haji Ilegal
Artinya, calon jemaah yang memiliki kemampuan finansial dapat langsung membeli tiket haji tanpa harus menunggu antrean panjang.
“Misalnya ongkos haji tanpa subsidi mencapai Rp200 juta, maka mereka yang mampu bisa langsung membeli sesuai kuota yang tersedia. Namun, keputusan harga tetap akan ditentukan bersama pemerintah dan DPR,” jelas Dahnil.
- 1
- 2
- »
