Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan pembiayaan layanan beli sekarang bayar nanti alias buy now pay later (BNPL) di industri pembiayaan atau multifinance kian melesat pada awal 2026.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan BNPL per Februari mencapai Rp12,59 triliun atau tumbuh 53,53% (year on year/YoY), dengan rasio pembiayaan bermasalah (NPF) gross sebesar 2,79%. Sebelumnya, pada Januari 2026, pertumbuhan BNPL bahkan tercatat lebih tinggi yakni 71,13% YoY.
Melihat tren itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkirakan penyaluran pembiayaan BNPL akan tetap tumbuh positif pada 2026. Pertumbuhan ini didorong oleh perkembangan ekosistem digital serta meningkatnya kebutuhan pembiayaan yang fleksibel.
“Khususnya dari segmen usia produktif dan masyarakat yang belum mendapatkan akses layanan keuangan formal,” ucap Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman dalam lembar jawaban RDK OJK Maret 2026, Rabu (8/4/2026).
Sebab itu, Agusman mengingatkan agar perusahaan yang menghadirkan layanan BNPL tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, pemenuhan ketentuan yang berlaku, dan perlindungan konsumen.
“OJK terus melakukan penguatan pengaturan terhadap industri BNPL yang antara lain mencakup aspek penyelenggaraan kegiatan usaha, tata kelola, manajemen risiko dan pelindungan konsumen,” tegasnya.
Baca Juga
- Sering Pakai Paylater Bisa Pengaruhi SLIK OJK/BI Checking, Ini Tips agar Tak Kebobolan
- NPF Multifinance 2026 Naik, Industri Perketat Mitigasi Risiko
Untuk memperketat pengawasan BNPL, OJK telah menerbitkan POJK 32/2025 yang memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat manajemen risiko industri BNPL. Saat ini, juga sedang menyusun ketentuan pelaksanaan bagi BNPL Perusahaan Pembiayaan yang antara lain mengatur mengenai batasan usia, penghasilan dan pembiayaan debitur.
Agusman memastikan pengawasan juga terus dilakukan, baik secara onsite maupun offsite, guna memastikan seluruh penyelenggara menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
“Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pelindungan konsumen, meningkatkan transparansi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan di tengah perkembangan layanan keuangan digital,” tuturnya.
Di saat pembiayaan BNPL multifinance terus melesat, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) mengingatkan risiko utama yang perlu diwaspadai adalah terkait dengan gagal bayar.
“Jadi, ya, harus hati-hati sebelum menyetujui kredit, di dalam sistem yang dibuat untuk menyetujui, karena memang tanpa tatap muka, persetujuannya juga karena secara sistem, ya itu mesti ada sistem yang kuat mendukung dari proses approval ini sendiri,” kata Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno kepada Bisnis, Kamis (9/4/2026).
Menurutnya, pembiayaan BNPL bisa bertumbuh pesat karena basisnya masih kecil, aksesnya mudah dan aplikasi bisa mengayuh cash flow, serta kapanpun bisa diakses.
“24 jam [bisa pinjam lewat BNPL]. Coba masuk jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam 1, jam berapa pun bisa dan tanpa tatap muka. Ya, pastinya akan tumbuh cepat,” sebutnya.
Namun, Suwandi kembali menegaskan dirinya berpesan pada pelaku BNPL untuk bisa meningkatkan edukasi dan literasi kepada masyarakat, bahwa pembiayaan, meskipun nilainya relatif kecil, tetap merupakan utang yang harus dikelola dengan bijak.
Jika tidak disadari, akumulasi dari beberapa transaksi dengan nominal kecil dapat menumpuk dan berpotensi meningkatkan beban keuangan pengguna di kemudian hari.
Selain itu, dia turut mengingatkan kepada perusahaan yang memiliki layanan BNPL untuk mematuhi semua peraturan yang ada dari regulator yakni OJK.
“Bagi yang meminjam, harapan saya juga sebelum meminjam, ya dihitung dulu kemampuan masing-masing. Saya minjamnya udah berlebihan belum nih? Oh, kalau berlebihan ya udahlah. Cicil-cicil dulu, lunas. Karena ini kan sebenarnya proses yang harus disampaikan oleh pelaku-pelaku BNPL, maupun masyarakatnya sendiri juga harus peka, tahu,” tegasnya.
Lebih lanjut, Suwandi juga berharap para perusahaan yang memiliki BNPL harus memiliki keseimbangan terkait dengan pertumbuhannya, jangan hanya yang sifat pembiayaannya untuk konsumtif, tetapi juga perlu menyasar ke yang produktif.
“Jadi, proyeksinya [BNPL] saya yakin tetap masih tumbuh, tapi pesan saya adalah sebaiknya tumbuh dengan sehat,” kata pria yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Chandra Sakti Utama Leasing (CSUL Finance) tersebut.
Senada, Direktur Eksekutif Indonesia Information and Communication Technology (ICT) Institute, Heru Sutadi menilai risiko utama yang perlu diwaspadai adalah peningkatan gagal bayar (over leverage konsumen), fraud, dan kualitas underwriting.
Sebab demikian, mitigasi yang bisa dilakukan adalah mencakup penguatan credit scoring berbasis data alternatif, pembatasan limit adaptif, monitoring perilaku pembayaran, serta edukasi konsumen.
“Kemudian, kolaborasi dengan regulator dan penggunaan teknologi artificial intelligence [AI] juga krusial saat ini,” ucapnya kepada Bisnis, Kamis (9/4/2026).
Menurut Heru, segmen BNPL saat ini didominasi oleh generasi muda, first-jobber dan unbanked/underbanked. Hal ini karena mereka tertarik oleh fleksibilitas pembayaran, kemudahan akses, serta tidak memerlukan kartu kredit. Dengan demikian, BNPL menjadi solusi likuiditas jangka pendek.
“Sebab itu, menurut saya, BNPL masih akan tumbuh kuat, tetapi lebih moderat. Namun, agaknya fokus akan bergeser ke kualitas portofolio, profitabilitas, dan pengelolaan risiko yang lebih prudent. Regulasi juga akan semakin memperkuat stabilitas industri,” tegasnya.
Senada, PT Kredivo Finance Indonesia memandang paylater di industri multifinance berperan sebagai alat bantu perencanaan keuangan jangka pendek dan sudah menjadi preferensi masyarakat sebagai metode pembayaran sehari-hari.
SVP Marketing & Communications Kredivo, Indina Andamari mengatakan hal itu tercermin dari momentum Ramadan yang kembali mendorong peningkatan aktivitas konsumsi masyarakat. Pada periode Ramadan 2026, pertumbuhan volume transaksi PayLater Kredivo sebesar 27% dan nilai transaksi tumbuh sebesar 26% (YoY).
“Pertumbuhan ini turut diperkuat oleh peningkatan pengguna baru sebesar 31%, menunjukkan semakin luasnya adopsi layanan ini sebagai solusi pengelolaan arus kas di tengah kebutuhan musiman yang meningkat,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (8/4/2026).
Di tengah pertumbuhan tersebut, menurutnya pola penggunaan paylater menunjukkan pergeseran ke yang lebih terarah. Dominasi tenor satu bulan menjadi indikasi bahwa layanan ini semakin dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk mengelola kebutuhan jangka pendek secara lebih terukur, terutama menjelang momen gajian dan pencairan THR.
“Jadi, hal yang menarik dari Ramadan tahun ini bukan hanya pertumbuhan transaksinya, tetapi bagaimana masyarakat mulai mengatur pengeluaran dengan lebih strategis,” sebut Indina.
Dia meneruskan, selaras dengan tren tersebut, rata-rata nilai transaksi per pengguna yang berada di kisaran Rp800.000—1,5 juta dengan rata-rata jumlah transaksi per pengguna sebanyak 4—5 kali.
“Hal ini menunjukkan bahwa PayLater digunakan secara luas untuk memenuhi kebutuhan prioritas secara bertahap, tidak hanya untuk transaksi bernilai besar, tetapi juga untuk kebutuhan sehari-hari yang berulang. Hal ini juga ditunjukkan dengan tumbuhnya volume transaksi kategori groceries hingga 160% dibandingkan periode Ramadan tahun 2025,” jelasnya.
Sebab demikian, Kredivo menegaskan akan terus mendorong pertumbuhan yang sehat melalui melalui ekspansi yang terukur, penguatan manajemen risiko, penerapan prinsip responsible lending serta edukasi keuangan.
“Tujuannya agar PayLater tidak hanya memudahkan, tetapi juga memberikan dampak yang berkelanjutan bagi pengguna dan ekosistem,” tutup Indina.
