Pantau - Anggota Komisi IX DPR RI, Gamal, menyoroti tantangan besar akibat perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan otomasi dalam dunia kerja saat Rapat Kerja bersama Menteri Ketenagakerjaan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (9/4/2026).
Ia menilai dampak AI dan otomasi terhadap tenaga kerja belum tergambar secara jelas dalam paparan pemerintah terkait program kerja tahun 2026 dan isu ketenagakerjaan lainnya.
Dampak AI Dinilai Belum DiantisipasiGamal menyatakan perubahan di sektor industri berlangsung sangat cepat dan berpotensi menggeser tenaga kerja manusia, terutama di sektor tekstil dan manufaktur.
"Kami juga ingin menyoroti tantangan AI dan otomasi yang saya lihat belum tampak dalam paparan. Saat ini terjadi perubahan pesat, baik dalam otomasi maupun proses AI,” ungkapnya.
Ia mempertanyakan kesiapan Kementerian Ketenagakerjaan dalam menyusun roadmap konkret untuk menghadapi disrupsi tersebut.
"Bagaimana roadmap konkret Kemenaker dalam melakukan reskilling buruh yang akan tergantikan oleh otomasi dan AI, misalnya di sektor tekstil dan manufaktur," ujarnya.
Usulkan Dana Transisi PekerjaGamal menekankan pentingnya kebijakan makro untuk mengatur transisi tenaga kerja secara sistematis, terutama dalam melindungi pekerja manufaktur yang terdampak.
Ia menyebut pendekatan konvensional sudah tidak relevan di era revolusi industri 4.0 menuju 5.0 sehingga dibutuhkan kebijakan yang inovatif, adaptif, dan berkelanjutan.
Sebagai solusi, ia mengusulkan pembentukan job transition fund yang dapat bersumber dari perusahaan yang menggantikan tenaga kerja manusia dengan robot dan AI.
"Dana ini bisa menjadi instrumen untuk membantu transisi pekerja, terutama dalam mengantisipasi peningkatan pengangguran akibat otomatisasi," jelasnya.
Gamal juga mencontohkan Korea Selatan yang telah memiliki skema khusus untuk mengantisipasi dampak AI terhadap tenaga kerja sebagai referensi bagi Indonesia.
"Di Korea Selatan sudah ada skema yang mengedepankan antisipasi dampak transformasi AI terhadap peningkatan pengangguran, yang bisa direduksi melalui berbagai mekanisme yang disiapkan," katanya.
Ia berharap pemerintah segera merumuskan strategi komprehensif agar transformasi teknologi tidak meningkatkan pengangguran dan justru menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas serta daya saing tenaga kerja Indonesia.
