Bisnis.com, SURABAYA – Kebijakan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai diterapkan oleh segenap instansi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Di Kota Surabaya, kinerja dari masing-masing pegawai dipantau oleh pejabat struktural di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menggunakan sistem berbasis lokasi (Global Positioning System/GPS) ataupun presensi secara digital.
ASN juga wajib memenuhi target kinerja yang diberikan dan menyetorkan laporan tertulis secara berkala kepada masing-masing pimpinan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya Eddy Christijanto menerangkan kebijakan WFH tersebut tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh seluruh lembaga kedinasan di Pemkot Surabaya.
Para pejabat dengan golongan eselon II, eselon III, eselon IV, camat, hingga lurah tetap diwajibkan bekerja di kantor.
"Selain itu, yang harus Work From Office (WFO) adalah unit-unit pelayanan, seperti BPBD, dispendik, dinkes, dispendukcapil, dispenda, dinsos, dan seluruh puskesmas serta rumah sakit," ungkap Eddy, Jumat (10/4/2026).
Baca Juga
- Mantan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Jalani Sidang Dakwaan di PN Tipikor Surabaya
- Impor Plastik Jatim Tembus US$1,43 Miliar, Disperindag Dorong Efisiensi Industri
- Heboh SK PNS Palsu di Gresik, 9 Orang Jadi Korban Rekrutmen Fiktif
Walau tetap berangkat kerja ke kantor, segenap pejabat maupun pegawai di seluruh unit pelayanan tidak diperkenankan mengendarai kendaraan Berbahan Bakar Minyak (BBM) atau fosil seperti sepeda motor dan mobil.
"Mereka bisa menggunakan kendaraan listrik atau angkutan umum. Ketika mereka bekerja seperti ini, dimaksimalkan untuk melakukan penghematan listrik. Misal, tidak perlu [perangkat elektronik] dimatikan, lalu diupayakan kerja di satu ruangan," paparnya.
Tak hanya itu, segenap pejabat struktural di lingkungan Pemkot Surabaya juga harus mengontrol kinerja dari masing-masing anak buahnya yang WFH, di mana mereka tidak diperbolehkan meninggalkan rumah.
Eddy juga menyebut setiap Jumat pagi seluruh pegawai juga diimbau untuk melaksanakan kerja bakti di lingkungan tempat tinggal masing-masing.
Segenap pegawai yang mengikuti WFH wajib melakukan presensi menggunakan aplikasi Kantorku yang terhubung dengan GPS sebanyak 3 kali. Di antaranya sebelum masuk kerja pada pukul 07.30 WIB, pukul 12.00 WIB, serta pada pukul 16.30 WIB.
"Nah itu nanti dilihat lokasinya di mana, dan itu akan terdeteksi oleh tim IT kami. Walaupun mati atau diubah (pengaturan) HP-nya, kita tetap bisa mendeteksi posisi dan lokasi mereka," bebernya.
Seluruh pegawai Pemkot Surabaya yang melaksanakan WFH juga wajib melaksanakan target kinerja yang diberikan oleh masing-masing pimpinan. Sebab, lanjut Eddy, para staf wajib membuat dan mengirimkan laporan pekerjaan secara tertulis sebelum jam pulang kerja.
"Jadi apa yang dilakukan, sudah menyelesaikan apa, buktinya apa, itu wajib dilaporkan atasan langsung. Bagi mereka yang melakukan pelanggaran itu, mereka akan dikenakan sanksi," tegasnya.
Terdapat 2 jenis sanksi yang akan dikenai bila ditemukan pegawai yang melakukan pelanggaran selama menjalankan WFH. Mulai dari sanksi ringan hingga sanksi berat.
Eddy menjelaskan bila ditemukan pegawai yang meninggalkan atau mangkir dari tugasnya, atau pergi ke luar kota tanpa ada izin dari atasan, maka akan dikenakan sanksi berat sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
"Kalau misalnya izin dari atasan karena mungkin ada berita duka dari orang tuanya, itu masih diperbolehkan, tapi kalau tidak ada izin sama dengan mereka meninggalkan atau mangkir dari tugasnya. Dan itu akan diproses sesuai PP Nomor 94 Tahun 2022, sanksi beratnya bisa penghentian jabatan atau sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau ASN," pungkasnya.
