Pantau - Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mendorong percepatan pembangunan kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan melalui penguatan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat bersama Kementerian Pekerjaan Umum untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana dan tepat waktu.
"Pertama soal waktu. Kedua terkait dengan master plan. Ketiga kalau akan ada perubahan-perubahan. Nah ini juga harus diperhatikan yang menjadi betul-betul titik krusial," ujar Ribka.
Koordinasi dan Kepastian Lokasi Jadi KunciRibka menekankan pentingnya keselarasan antara pemerintah daerah dengan kebijakan dan tahapan yang ditetapkan pemerintah pusat.
Ia meminta seluruh proses teknis mengikuti arahan Kementerian PU agar pembangunan tidak mengalami hambatan.
"Sehingga tolong Pak Kadis nanti secara teknis tolong baik-baik sekali ikuti tahapan yang diminta oleh Ibu Wamen PU," katanya.
Selain itu, ia menegaskan perlunya percepatan kesepakatan lokasi pembangunan gedung strategis seperti kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).
"Pak Sekda dan Pak Gubernur bisa bertanggung jawab untuk menyepakati titik koordinat pembangunan kantor MRP dan kantor DPR (Papua Pegunungan)," tuturnya.
Desain Rampung, Tahap Koordinasi DiperkuatWakil Menteri PU Diana Kusumastuti menyampaikan bahwa desain arsitektur kawasan perkantoran telah selesai pada Desember 2025.
Selanjutnya, pemerintah fokus pada penyusunan dokumen rencana infrastruktur serta penguatan koordinasi lintas kementerian, termasuk dengan Kemendagri dan Kementerian Keuangan.
"Kita mulai dengan dokumen rencana infrastruktur kawasan strategis yang mengacu pada hasil kunjungan rapat koordinasi kemarin, yang ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dan tentunya bersama Kemendagri dan Pemprov," ujarnya.
Pemerintah menargetkan pembangunan pusat pemerintahan daerah otonomi baru di Papua tersebut dapat berjalan sesuai tahapan hingga selesai pada 2028.
