Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memastikan tidak akan melakukan negosiasi kepada Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp12,7 triliun yang diterapkan di kamenteriannya.
"Oh negosiasi. Menurut saya sih enggak, saya enggak pengen negosiasi, buat apa negosiasi?," kata Dody dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu.
Menurut Dody, langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah diyakini memiliki dasar pertimbangan kuat, sehingga sebagai pembantu Presiden, dirinya memilih untuk menjalankan kebijakan tersebut secara optimal dan penuh tanggung jawab.
"Sebagai pembantu umum, kalau kemudian saya disuruh kerja ya pasti. Kalau misalnya saya enggak ada duit, saya kasih tahu enggak ada duit. Gitu saja sih. Dan itu pengalaman 2025 mengatakan kepada saya itu bisa dikerjakan dengan mudah," bebernya.
Baca juga: Sebelum Kementerian PU digeledah Kejati, Menteri Dody telepon Presiden
Ia juga menekankan jajaran direktur jenderal di Kementerian Pekerjaan Umum memiliki kemampuan dan pengalaman mumpuni dalam mengelola program sehingga mampu menyesuaikan strategi pelaksanaan pembangunan secara efektif.
Dengan kemampuan tersebut, kementerian dapat melakukan penyesuaian program secara fleksibel termasuk mengalihkan fokus pada pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat yang dinilai lebih berdampak langsung bagi masyarakat luas.
"Dirjen-dirjen saya ini jagoan semua di bidangnya. Jadi dengan mudah mereka bisa switch dari beberapa tempat untuk memenuhi infrastruktur berbasis masyarakat," ujarnya.
Dody mengakui infrastruktur berbasis masyarakat menjadi salah satu sektor penting yang tetap diprioritaskan karena mampu memberikan harapan dan manfaat ekonomi bagi kelompok masyarakat bawah di tengah kondisi ekonomi saat ini.
Ia memastikan program-program tersebut akan tetap diperhatikan secara serius meskipun terdapat keterbatasan anggaran, sehingga manfaat pembangunan tetap dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Selain itu, Dody juga menegaskan tidak ada rencana untuk melakukan komunikasi khusus dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai hal tersebut.
"Saya enggak, enggak ada rencana untuk ketemu Pak Purbaya, itu enggak. Sudah cukup, kita sudah punya pengalaman 2025, aman," tegasnya.
Dody menyampaikan dirinya telah memiliki pengalaman menghadapi kondisi efisiensi anggaran yang lebih besar sebelumnya sehingga tidak merasa khawatir dalam menjalankan kebijakan yang berlaku saat ini.
Baca juga: Menteri Dody pastikan transparansi dan akuntabilitas APBN di PU
"Tapi gini loh, saya ini dulu pernah diefisiensi jauh lebih parah dari pada ini. Jadi saya enggak pernah takut ya. Maksud saya, ya pasti Bapak Presiden itu melakukan efisiensi pasti ada sebabnya, iya kan?," ucap Dody.
Ia menambahkan pengalaman tersebut menjadi modal penting bagi kementerian untuk tetap menjalankan program secara efektif meskipun terdapat penyesuaian anggaran.
Diketahui, anggaran Kementerian Pekerjaan Umum pada 2026 akan dipangkas sebesar Rp12,71 triliun sehingga pagu anggaran turun dari Rp118,89 triliun menjadi Rp106,18 triliun sebagai bagian penyesuaian kebijakan fiskal pemerintah.
Pemangkasan ini dilakukan berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-181/MK.03/2026 tertanggal 1 April 2026 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto terkait mitigasi kondisi global, dan menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 agar tetap terkendali.
"Oh negosiasi. Menurut saya sih enggak, saya enggak pengen negosiasi, buat apa negosiasi?," kata Dody dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu.
Menurut Dody, langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah diyakini memiliki dasar pertimbangan kuat, sehingga sebagai pembantu Presiden, dirinya memilih untuk menjalankan kebijakan tersebut secara optimal dan penuh tanggung jawab.
"Sebagai pembantu umum, kalau kemudian saya disuruh kerja ya pasti. Kalau misalnya saya enggak ada duit, saya kasih tahu enggak ada duit. Gitu saja sih. Dan itu pengalaman 2025 mengatakan kepada saya itu bisa dikerjakan dengan mudah," bebernya.
Baca juga: Sebelum Kementerian PU digeledah Kejati, Menteri Dody telepon Presiden
Ia juga menekankan jajaran direktur jenderal di Kementerian Pekerjaan Umum memiliki kemampuan dan pengalaman mumpuni dalam mengelola program sehingga mampu menyesuaikan strategi pelaksanaan pembangunan secara efektif.
Dengan kemampuan tersebut, kementerian dapat melakukan penyesuaian program secara fleksibel termasuk mengalihkan fokus pada pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat yang dinilai lebih berdampak langsung bagi masyarakat luas.
"Dirjen-dirjen saya ini jagoan semua di bidangnya. Jadi dengan mudah mereka bisa switch dari beberapa tempat untuk memenuhi infrastruktur berbasis masyarakat," ujarnya.
Dody mengakui infrastruktur berbasis masyarakat menjadi salah satu sektor penting yang tetap diprioritaskan karena mampu memberikan harapan dan manfaat ekonomi bagi kelompok masyarakat bawah di tengah kondisi ekonomi saat ini.
Ia memastikan program-program tersebut akan tetap diperhatikan secara serius meskipun terdapat keterbatasan anggaran, sehingga manfaat pembangunan tetap dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Selain itu, Dody juga menegaskan tidak ada rencana untuk melakukan komunikasi khusus dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai hal tersebut.
"Saya enggak, enggak ada rencana untuk ketemu Pak Purbaya, itu enggak. Sudah cukup, kita sudah punya pengalaman 2025, aman," tegasnya.
Dody menyampaikan dirinya telah memiliki pengalaman menghadapi kondisi efisiensi anggaran yang lebih besar sebelumnya sehingga tidak merasa khawatir dalam menjalankan kebijakan yang berlaku saat ini.
Baca juga: Menteri Dody pastikan transparansi dan akuntabilitas APBN di PU
"Tapi gini loh, saya ini dulu pernah diefisiensi jauh lebih parah dari pada ini. Jadi saya enggak pernah takut ya. Maksud saya, ya pasti Bapak Presiden itu melakukan efisiensi pasti ada sebabnya, iya kan?," ucap Dody.
Ia menambahkan pengalaman tersebut menjadi modal penting bagi kementerian untuk tetap menjalankan program secara efektif meskipun terdapat penyesuaian anggaran.
Diketahui, anggaran Kementerian Pekerjaan Umum pada 2026 akan dipangkas sebesar Rp12,71 triliun sehingga pagu anggaran turun dari Rp118,89 triliun menjadi Rp106,18 triliun sebagai bagian penyesuaian kebijakan fiskal pemerintah.
Pemangkasan ini dilakukan berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-181/MK.03/2026 tertanggal 1 April 2026 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto terkait mitigasi kondisi global, dan menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 agar tetap terkendali.
