JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Amanat Nasional, Bima Arya Sugiharto mengatakan, saran Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) agar pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk menghemat anggaran tidak sesuai dengan data terkini.
"Pernyataan pak JK agar pemerintah mencabut subsidi BBM terlalu terburu buru dan tidak sesuai dengan data terkini," kata Bima kepada Kompas.com, Sabtu (11/4/2026).
Bima menjelaskan, saat ini tidak saja ketersediaan BBM yang masih mencukupi tetapi ketergantungan Indonesia kepada impor BBM mentah melalui selat Hormuz masih pada skala yang moderat yaitu 20 persen.
"Pemerintah pun saat ini tengah mengambil langkah untuk mengalihkan sumber tersebut melalui jalur lain," ucap Bima.
Baca juga: Gibran Minta Maaf ke JK, Usul Naikkan Harga BBM Tak Sesuai Arahan Prabowo
Wakil Menteri Dalam Negeri itu juga menjelaskan, dalam Rapat Kerja Pemerintah, data kondisi fiskal Indonesia yang dipaparkan secara lengkap dan rinci oleh Menko Ekonomi, Menteri keuangan dan menteri ESDM menunjukkan, kondisi keuangan masih stabil dan terkendali.
Bima menilai, usulan pencabutan subsidi yang disampaikan JK hanya akan membebani rakyat dan memberikan efek domino lainnya yang menyusahkan rakyat.
Selain Bima, Wakil Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay juga memberikan pernyataan terkait kritik JK tersebut.
Dia berharap, JK bisa memberikan pandangannya secara langsung kepada Prabowo, bukan lewat media sosial atau media masa.
Baca juga: Harga Minyak Dunia Naik Lagi, Serangan ke Arab Saudi Ganggu Pasokan
"Saya yakin Prabowo akan senang bertemu dengan tokoh sekaliber Pak JK. Itulah sebabnya, saya dengar, Pak JK selalu diundang juga ke istana," ucapnya.
Menurut Saleh, orang sekelas JK tentu tak elok menyampaikan kritik lewat media masa.
"Biarlah kritik-kritik terbuka seperti itu disampaikan oleh masyarakat biasa. Apalagi semua orang tahu bahwa Pak JK itu sangat cinta dan rela berkorban untuk Indonesia," ucapnya.
Sebelumnya, JK mengatakan subsidi energi khususnya bahan bakar minyak (BBM) akan membuat defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) semakin membengkak dan menumpuk utang.
