HARIAN FAJAR, KENDARI — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara menggencarkan edukasi keuangan untuk meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat. Khususnya di wilayah kepulauan dan pedesaan di kawasan Buton.
Kegiatan ini berlangsung selama 6–9 April 2026 di sejumlah daerah, meliputi Desa Lasiwa Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton, dan Kabupaten Buton Selatan. Sebanyak 428 peserta terlibat, mulai dari masyarakat desa, pelajar, pelaku UMKM, hingga aparatur pemerintah dan tokoh masyarakat.
Program ini merupakan bagian dari implementasi Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pengelolaan keuangan, risiko finansial, serta akses terhadap layanan jasa keuangan yang aman.
Deputi Kepala OJK Sultra, Indra Natsir Dahlan, menegaskan pentingnya pemerataan edukasi keuangan hingga ke wilayah terpencil.
“Edukasi keuangan diharapkan dapat menjangkau seluruh wilayah secara merata sehingga masyarakat mampu memanfaatkan layanan keuangan secara bijak untuk meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya, Sabtu, 11 April 2026.
Ia mengungkapkan, tantangan di daerah pedesaan masih cukup kompleks, mulai dari keterbatasan akses informasi hingga maraknya praktik keuangan ilegal.
“Keterbatasan akses informasi, rendahnya perencanaan keuangan, serta maraknya pinjaman online ilegal dan penipuan investasi masih menjadi tantangan di wilayah pedesaan,” jelasnya.
OJK juga menyoroti kasus investasi ilegal seperti AMG Pantheon sebagai contoh pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap tawaran keuntungan tidak wajar.
Dalam sesi diskusi, masyarakat aktif mengajukan pertanyaan, terutama terkait perlindungan data pribadi dan mekanisme pengaduan. Menanggapi hal tersebut, OJK memberikan panduan pelaporan.
“Laporan penipuan transaksi keuangan dapat disampaikan melalui Indonesia Anti Scam Center (IASC) untuk ditindaklanjuti secara terkoordinasi lintas lembaga,” terang Indra.
Selain itu, pengaduan konsumen juga dapat dilakukan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) dan layanan Kontak OJK 157.
Edukasi difokuskan pada daerah dengan tingkat literasi keuangan rendah, khususnya wilayah pesisir dan komunitas nelayan. Materi yang diberikan mencakup pengelolaan keuangan keluarga, pengenalan produk jasa keuangan, serta pencegahan pinjaman online ilegal dan investasi bodong.
Dalam pelaksanaannya, OJK menggandeng sejumlah industri jasa keuangan, seperti Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, BPR Bahteramas, Bank Syariah Indonesia, dan Bank Muamalat, untuk memperluas akses layanan keuangan formal.
Melalui kegiatan ini, OJK berharap masyarakat semakin memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang baik serta mampu memanfaatkan layanan keuangan yang legal, aman, dan terpercaya. (edo)
