Jakarta, tvOnenews.com - Polemik penyelewengan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) belum juga mereda. Di tengah wacana pembentukan Satuan Tugas (Satgas), DPR justru menilai solusi mendasar bukan pada lembaga baru, melainkan konsistensi pengawasan yang sudah ada.
Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menegaskan bahwa sistem digitalisasi yang dimiliki saat ini sebenarnya sudah cukup untuk menutup celah kebocoran.
Namun, persoalan utamanya justru terletak pada praktik di lapangan yang kerap mengakali sistem.
"Yang penting itu kan kekonsistenan. Barcodenya apakah berfungsi? Berfungsi. Tetapi ingat ketika sistem dijalankan orang berpikir bagaimana untuk mengakalin sistem tersebut," ujar Bambang, dikutip Sabtu (11/4/2026).
Ia mengungkapkan temuan adanya modus pengumpulan barcode oleh oknum tertentu untuk membeli BBM di luar jam operasional resmi.
Praktik ini dinilai sebagai bukti bahwa teknologi tak akan efektif tanpa integritas pelaksana di lapangan.
Menurut Bambang, akar persoalan bukan pada kurangnya instrumen pengawasan, melainkan lemahnya konsistensi dan niat baik dalam menjalankan aturan.
Ia menyindir keras perilaku menyimpang yang masih terjadi.
“Jadi sekali lagi sistem sudah dibuat, digitalisasi sudah dijalankan. Yang penting itu adalah kekonsistenan dan niatan baik untuk menjalankan itu semua. Kalau masih mental-mental ‘maling’ ya repot," tegas Politisi Fraksi Partai Golkar itu.
Terkait usulan pembentukan Satgas BBM, Bambang tidak menutup kemungkinan.
Namun, ia menilai langkah tersebut harus berbasis kajian teknis yang matang, bukan sekadar respons instan atas polemik.
"Terkait dengan pembentukan Satgas dan sebagainya saya pikir silakanlah dikaji. Kalau bagi saya melihat dari sistem yang sekarang sebenarnya sudah bisa kok. Yang paling penting itu kekonsistenan kita di dalam menjalankan pengawasan dan kalau memang dirasa perlu ya kadang-kadang kita memang perlu membuat suatu efek jera," tandasnya. (rpi/iwh)
