Ketika perempuan memimpin di akar rumput, mereka tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga menyelamatkan keluarga, komunitas dan perempuan di tempat tinggalnya. Lebih dari itu, perempuan di tingkat tapak juga membangun fondasi bagi bangsa yang lebih tangguh dan inklusi.
Cerita kepemimpinan perempuan akar rumput ini diangkat dalam Dialog Nasional dan Lokakarya ”Pemberdayaan Masyarakat dan Resiliensi Nasional” yang digelar SIAP SIAGA (Program is the Australia-Indonesia Partnership on Disaster Risk Management) di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/4/2026). Sejumlah perempuan pemimpin dari beberapa daerah hadir menceritakan perjuangan mereka saat krisis dan bencana di daerahnya.
Datang dari Nusa Tenggara Barat, Maya Zuhriyah, warga Teluk Nara, Lombok Utara, bercerita bagaimana botol-botol bening berisi minyak kelapa murni (virgin coconut oil/VCO) bermerek Koko Nara, hasil karya bersama perempuan di dusunnya. Bagi Maya produk tersebut bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan simbol perlawanan terhadap rasa trauma dan ketergantungan pascabencana.
Maya adalah penyintas gempa bumi Lombok 2018 yang meluluhlantakkan rumahnya di Dusun Teluk Nara, Desa Malaka. Belum sempat ia benar-benar pulih, pandemi Covid-19 datang menghantam, memutus urat nadi pariwisata yang selama ini menjadi sandaran hidup masyarakat setempat.
Di tengah situasi sulit itu, Maya melihat pola yang mengkhawatirkan, yakni bantuan datang, diterima, lalu habis dalam sekejap tanpa meninggalkan kemandirian. Melihat situasi tersebut, Maya menolak untuk pasrah.
Ia kemudian mengorganisir para ibu di desanya untuk mengolah potensi lokal kelapa menjadi produk bernilai tinggi sebagai bekal kemandirian. ”Ketangguhan itu mungkin bukan hanya tentang bertahan, tetapi bagaimana perempuan bisa bangkit lebih cepat dan mandiri untuk menata kehidupannya yang lebih kuat,” ungkap Maya.
Maya pun mengajak ibu-ibu di desanya merapikan lahan untuk menanam. Kehadiran program Siap Siaga melalui lembaga Konsepsi kemudian memperluas cakrawala berpikirnya. Tidak hanya mengikuti pelatihan yang bersifat seremonial, Maya dibekali untuk mengenali potensi lokal di tengah risiko bencana yang selalu mengintai.
Ketangguhan itu mungkin bukan hanya tentang bertahan, tetapi bagaimana perempuan bisa bangkit lebih cepat dan mandiri untuk menata kehidupannya yang lebih kuat.
Pesisir Desa Malaka yang kaya akan pohon kelapa menjadi jawabannya. Maya mulai belajar mengolah kelapa menjadi VCO dengan standar kualitas yang tinggi dan steril. Produk ini kemudian ia beri nama Koko Nara, singkatan dari Kelapa Teluk Nara.
Sebagai anggota PKK, ia bergerak menyebarkan keterampilannya ke dusun-dusun lain. Berkat inisiatifnya, kini terbentuk empat kelompok VCO di Desa Malaka. Inovasinya pun berkembang ke produk turunan berupa sabun homemade yang diberi nama Ninara, sebuah akronim dari Nina-Nina (perempuan-perempuan) Teluk Nara
Kisah Maya adalah satu dari lima potret kepemimpinan perempuan yang dihadirkan dalam dialog tersebut, untuk menunjukkan bahwa resiliensi nasional bermula dari tingkat tapak. Mereka mewakili perempuan-perempuan tangguh yang bangkit dari keterpurukan.
Di sudut lain kepulauan, Asni Ivo dari Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), memperjuangkan hak penyandang disabilitas yang sering kali "hilang" dalam data bencana. Sebagai penyintas Siklon Seroja, Asni merasakan pedihnya menjadi ibu tunggal disabilitas yang tak terjangkau bantuan karena ketiadaan data terpilah.
Kini, sebagai Ketua Unit Layanan Disabilitas (ULD) BPBD Kabupaten Kupang, ia bergerak melakukan audiensi hingga ke dinas kependudukan untuk memastikan setiap kerentanan tercatat secara valid dalam kartu keluarga.
Baginya, tanpa data yang benar, evakuasi tidak akan pernah ramah disabilitas. "Jika perempuan penyandang disabilitas diberi ruang untuk memimpin, kita sedang membangun resiliensi Indonesia," tegasnya.
Resiliensi juga berarti keberanian untuk melihat kerentanan yang sering dianggap tabu. Soraya, penyintas tsunami di Sulawesi Tengah, menceritakan betapa bencana tidak pernah netral jender.
Di tengah gelap dan carut-marutnya tenda pengungsian wilayah Palu, Sigi, dan Donggala (Pasigala) yang minim penerangan dan sekat, ia menyaksikan risiko kekerasan berbasis jender meningkat tajam.
Kala itu, terdapat sekitar 172.000 jiwa yang mengungsi di 400 titik. Namun, pendataan pengungsi yang hanya berbasis Kepala Keluarga (KK), tanpa data terpilah, kebutuhan khusus seperti pembalut, pakaian dalam, atau susu untuk ibu hamil dan menyusui sering kali tidak masuk dalam daftar bantuan sembako massal.
Lebih jauh lagi, infrastruktur pengungsian justru menjadi ancaman baru. Toilet di pengungsian tidak terpisah antara laki-laki dan perempuan, minimnya penerangan, hingga tenda darurat masal yang tidak memiliki sekat sama sekali.
"Dua minggu setelah bencana, sudah banyak pengaduan soal kekerasan seksual, pelecehan di toilet, hingga upaya pemerkosaan di tenda-tenda," ungkap Soraya.
Menanggapi situasi tersebut, Soraya bersama jejaring relawan perempuan menginisiasi berdirinya 12 titik tenda ramah perempuan di tenda pengungsian besar. Tenda-tenda ini bukan sekadar tempat bernaung, melainkan pusat konseling, layanan rujukan kasus kekerasan berbasis gender (KBG), serta wadah penguatan psikologis bagi sesama penyintas.
Tak berhenti di aksi lapangan, Soraya berhasil mendorong klausul pencegahan kekerasan berbasis jender masuk ke dalam revisi Perda Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Tengah sebagai rujukan perlindungan di masa depan.
Di Bali, Leni membuktikan suara dari pinggiran bisa bergema hingga ke meja kekuasaan. Dari seorang yang mengalami penolakan di dunia kerja karena stigma fisik, ia bertransformasi jadi fasilitator lahirnya Peraturan Daerah tentang Disabilitas Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2026. Strateginya adalah kolaborasi intensif dengan akademisi untuk menerjemahkan kebutuhan praktis menjadi bahasa hukum yang kuat.
Perjuangan para perempuan tersebut mengingatkan bahwa ketangguhan bukanlah hal instan. Tapi lahir dari sebuah inisiatif dan perjuangan panjang dari pemimpin perempuan di akar rumput.
Karena itu, Rahmawati dari Aisyiyah, menekankan pentingnya pelembagaan peran perempuan agar resiliensi tidak hanya menjadi slogan, tetapi memiliki sistem pendukung yang kuat di lapangan.
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, menilai, perempuan merupakan pilar utama resiliensi nasional yang memiliki kemampuan manajerial alami. Namun, tantangan besar saat ini yakni bagaimana mengubah posisi perempuan dari sekadar obyek pembangunan jadi subyek yang menggerakkan kebijakan strategis.
Pada momen itu, Veronica berbagi pengalaman nyata saat meninjau penanganan pascabencana di Aceh dan menemukan ketika sistem bantuan pemerintah (top-down) menghadapi hambatan di level desa, kelompok perempuan justru mampu menciptakan solusi dari bawah (bottom-up) melalui dapur komunitas.
Ia menceritakan bagaimana ibu-ibu penyintas bencana mampu menghasilkan sumber protein secara mandiri melalui metode tanaman mikro (microgreens) hanya dengan modal air dan kapas. ”Di situ saya melihat saat penguatan komunitas dari ibu-ibu dan mereka berkumpul bersama, itulah sebenarnya ruang aman dan sumber kekuatan mereka,” jelasnya.
Meski perempuan memiliki potensi besar, Veronica menyoroti ada hambatan struktural di tingkat kepemimpinan desa. Ia menemukan banyak pemimpin desa belum memiliki perspektif inklusif, sehingga program bantuan kerapkali tidak tepat sasaran bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak.
Menurutnya, pimpinan daerah harus bertindak sebagai navigator yang memudahkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan administrasi, bukan justru menjadi penghambat karena urusan birokrasi.
