Menteri PU Tak Akan Negosiasi ke Prabowo, Meski Anggaran Kementeriannya Dipangkas Rp12,7 T

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (10/4/2026). (Sumber: Harianto/Antara)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan tidak akan melakukan negosiasi kepada Presiden Prabowo Subianto soal kebijakan efisiensi yang memangkas anggaran Rp12,7 triliun di kamenteriannya.

Hal tersebut disampaikan oleh Dody Hanggodo sebagaimana dikutip dari Antaranews, Sabtu (11/4/2026).

“Oh negosiasi. Menurut saya sih enggak, saya enggak pengen negosiasi, buat apa negosiasi?,” kata Dody.

Dody meyakini, efisiensi yang dilakukan pemerintah memiliki dasar pertimbangan kuat. Oleh karena itu, Dody memilih untuk menjalankan kebijakan tersebut secara optimal dan penuh tanggung jawab.

Baca Juga: Jabat Ketua Ombudsman, Hery Susanto Prioritaskan Pembenahan Internal

“Sebagai pembantu umum, kalau kemudian saya disuruh kerja ya pasti. Kalau misalnya saya enggak ada duit, saya kasih tahu enggak ada duit. Gitu saja sih. Dan itu pengalaman 2025 mengatakan kepada saya itu bisa dikerjakan dengan mudah,” ujar Dody.

Apalagi, sambung Dody, jajaran direktur jenderal di Kementerian Pekerjaan Umum memiliki kemampuan dan pengalaman mumpuni dalam mengelola program sehingga mampu menyesuaikan strategi pelaksanaan pembangunan secara efektif.

“Dirjen-dirjen saya ini jagoan semua di bidangnya. Jadi dengan mudah mereka bisa switch dari beberapa tempat untuk memenuhi infrastruktur berbasis masyarakat,” ucap Dody.

Menurut Dodi, infrastruktur berbasis masyarakat menjadi salah satu sektor penting yang tetap diprioritaskan karena mampu memberikan harapan dan manfaat ekonomi bagi kelompok masyarakat bawah di tengah kondisi ekonomi saat ini.

Atas dasar itu, Dody memastikan program-program tersebut akan tetap diperhatikan secara serius meskipun terdapat keterbatasan anggaran. Di samping itu, Dody menuturkan kementeriannya berpengalaman menghadapi kondisi efisiensi anggaran yang lebih besar sehingga tidak khawatir dalam menjalankan kebijakan yang berlaku saat ini.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV