Jakarta, tvOnenews.com – Komisi VI DPR RI menyoroti mandeknya sejumlah proyek Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS).
Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto blak-blakan menyebut proyek ambisius di masa lalu menjadi pemicu utama ketimpangan pendanaan.
Menurut pandangannya, ketidakseimbangan antara target pembangunan dan kapasitas finansial membuat perusahaan karya terseret ke dalam jerat utang dan bergantung pada Penyertaan Modal Negara (PMN).
Dari paparan mitra, DPR menemukan beban utang yang menumpuk kini mengganggu arus kas perusahaan.
Kondisi itu dinilai berisiko terhadap stabilitas hingga keberlangsungan operasional BUMN karya yang menggarap proyek strategis tersebut.
Situasi ini memaksa manajemen melakukan langkah korektif. Salah satunya melalui pengetatan disiplin keuangan hingga aksi korporasi, termasuk penjualan aset.
“Nah, tadi Perusahaan-perusahaan karya (Hutama Karya dan Waksita Karya) melakukan perubahan-perubahan aksi korporasi, disiplin keuangan dilakukan, penjualan aset-aset tadi ada yang dijual ke Bakri dan sebagainya itu memang bagian daripada program agar menyehatkan perusahaan,” ujar Darmadi, dikutip Sabtu (11/4/2026).
Namun, DPR mengingatkan langkah penyelamatan ini tak boleh mengulang kesalahan yang sama.
Darmadi menegaskan, pengawasan ke depan akan difokuskan pada pencegahan kebijakan yang melampaui kapasitas keuangan.
Politisi PDI-Perjuangan itu juga mengingatkan agar BUMN karya tidak lagi memaksakan ambisi pembangunan tanpa perhitungan matang.
"Jika tidak, proyek strategis seperti JTTS berpotensi terus menjadi beban, bukan pendorong pertumbuhan ekonomi," tandasnya. (rpi/rpi)
