JAKARTA, KOMPAS.com — Kreator konten Ijoel yang viral karena memperbaiki jalan rusak di Jakarta memicu gelombang aduan dari warga terkait fasilitas publik.
Dosen sekaligus peneliti di Pusat Studi Komunikasi, Media, Budaya, dan Sistem Informasi Fikom Universitas Padjadjaran, Detta Rahmawan, menilai kondisi tersebut menunjukkan sistem pengaduan pemerintah belum berjalan maksimal.
"Ketika kemudian jadinya banyak warga mengandalkan individu itu, justru di situ berarti memperlihatkan ada sistem yang enggak jalan atau belum sempurnalah," ujar Detta saat dihubungi Kompas.com melalui telepon, Sabtu (11/4/2026).
Baca juga: Kreator Konten Ijoel: Jalan Rusak di Jakarta Tak Tuntas karena Hanya Ditambal
Detta mengakui kehadiran kreator konten yang peduli terhadap infrastruktur sosial merupakan bentuk partisipasi publik dalam pemerintahan.
Namun, ia mengingatkan akan berbahaya jika pemerintah justru mengandalkan individu tertentu untuk menyelesaikan persoalan warga.
Menurutnya, penyelesaian masalah pelayanan publik tidak bisa dibebankan kepada figur atau kelompok tertentu.
"Pemerintah kalau misalnya mengandalkan individu dan enggak membangun sistem tuh ya keliru sebetulnya. Di situ sebetulnya letak permasalahannya. Justru bahaya kalau pelayanan publik itu harus dijadiin tanggung jawab dari individu-individu tertentu," jelasnya.
Detta tidak menampik bahwa Jakarta sebagai ibu kota sebenarnya telah memiliki sistem pengaduan digital yang tergolong baik di Indonesia.
Namun, ia menilai penggunaan aplikasi digital tetap memiliki celah jika tidak dibarengi pengawasan ketat serta perawatan sistem yang berkelanjutan.
Salah satunya metode pelaporan melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI) yang belakangan juga disorot karena adanya dugaan pemalsuan laporan.
"Apalagi kalau misalnya sudah berkaitan sama semakin banyak pihak yang menggunakan itu. Penyakit digital kan biasanya itu jadi hype doang di awalnya, tapi kemudian jangka panjangnya jadi kurang, maintenance-nya kurang," ucap Detta.
Baca juga: Blak-blakan Ijoel ke Bang Doel soal Fasilitas Jakarta: Harusnya Dimonitor, Jangan Nunggu Viral
Ia menilai tingginya partisipasi publik melalui figur seperti Ijoel seharusnya menjadi masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki dan memaksimalkan sistem yang ada, bukan membuat pemerintah bergantung pada laporan yang viral.
"Jadi biar enggak terus-terusan reaktif, sistemnya yang dibangun harus dikelola dengan baik. Kreator itu bisa dijadikan sebagai pelengkap, komplementer saja, jangan justru bertumpu di situ semua," ujarnya.
Detta menyoroti respons pemerintah yang dinilai baru bergerak cepat ketika sebuah isu viral di media sosial. Menurut dia, pemerintah harus bekerja berdasarkan sistem, bukan tekanan algoritma.
"Yang namanya influencer itu kan membawa attention ya, membawa perhatian, dan ketika itu menjadi spotlight, kemudian mereka cepat tanggap dan segala macam. Nah tapi kan kemudian ketika enggak ada perhatiannya, masalahnya balik lagi, sistemnya masih jalan atau enggak?" kata Detta.
