REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG, – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat mendorong sektor perbankan untuk berinovasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat guna meningkatkan inklusi keuangan syariah di wilayah tersebut. Hal ini disampaikan oleh Muhammad Ikhsan, Kepala Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK Jawa Barat, dalam acara Jabar Islamic Economic Forum (JIEF) ke-10 di Bandung, Sabtu.
Ikhsan menekankan pentingnya inovasi dalam produk perbankan serta perluasan jaringan kantor yang dapat menjangkau masyarakat hingga ke pelosok Jawa Barat. "Jaringan kantor yang dapat menjangkau seluruh pelosok perlu ditingkatkan untuk meningkatkan inklusi," ujarnya.
Selain itu, kolaborasi dengan jaringan teknologi informasi (IT) juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan lebih simpel. "Kolaborasi dengan IT penting agar layanan lebih sederhana dan lebih mudah diakses masyarakat," tambahnya.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Ikhsan juga menyoroti pentingnya menurunkan biaya layanan perbankan syariah agar lebih kompetitif dan menarik bagi masyarakat. "Biaya di perbankan syariah masih lumayan dibandingkan konvensional. Tantangannya adalah menurunkan biaya agar layanan lebih luas," jelasnya.
Menurut Ikhsan, peningkatan inklusi keuangan syariah juga dapat dicapai melalui diskusi dan sarasehan seperti JIEF, yang diadakan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Barat. "Memperkenalkan keuangan syariah kepada masyarakat dapat meningkatkan literasi dan inklusi," tuturnya.
Sebelumnya, OJK Jawa Barat melaporkan bahwa kinerja sektor jasa keuangan (SJK) hingga Triwulan I 2026 menunjukkan ketahanan yang baik meskipun ada dinamika ekonomi global dan nasional. Perbankan masih didominasi oleh jenis konvensional dengan "market share" aset sebesar 90,30 persen, DPK 89,40 persen, dan kredit 88,58 persen. Sedangkan total aset BPR & BPRS di Jawa Barat mencapai Rp34,24 triliun, tumbuh 4,92 persen YoY.
Rasio NPL gross BPR dan BPRS memburuk dari 11,86 persen di Januari 2025 menjadi 13,63 persen di Januari 2026, sementara laba BPR dan BPRS mengalami penurunan signifikan pada Januari 2026.
