PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto bahwa “70 persen kebutuhan energi Asia Timur dan perdagangan dunia melewati laut-laut Indonesia” yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Kabinet Merah Putih pada 8 April 2026, sontak menarik perhatian publik luas.
Momentum pernyataan itu bukan kebetulan. Dunia tengah menyaksikan Selat Hormuz, jalur sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab, menjadi instrumen penentu damai dan konflik dalam ketegangan AS-Israel versus Iran.
Ketika Hormuz menjadi alat tekanan geopolitik yang membuat harga minyak melonjak di atas 120 dolar AS per barel (Kompas.com, 8/4/2026), Prabowo mengingatkan bahwa Indonesia sesungguhnya memegang kunci yang jauh lebih besar.
Menakar Bobot Strategis Perairan IndonesiaSelat Hormuz hanya mengontrol sekitar 20 persen pasokan minyak dunia. Sementara itu, gabungan Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar, kesemuanya adalah perairan Indonesia.
Gabungan selat ini dilintasi sekitar 70 persen kebutuhan energi negara-negara Asia Timur seperti China, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Filipina (Metro TV News, 2026).
Angka ini, meski sebagian analis menilainya hiperbola dengan angka aktual berkisar 40–50 persen untuk keseluruhan Asia (Inews, 2026), tetap valid untuk kawasan Asia Timur yang merupakan mesin ekonomi dunia.
Baca juga: Ketika Nasib Dunia Ditentukan di Meja Kecil Islamabad
Secara ekonomi, keunggulan posisi ini menyimpan potensi luar biasa. Jika Indonesia mengelola jalur-jalur ini sebagaimana Panama mengelola tebusannya, maka potensi pendapatan tambahan dari pungutan layanan sukarela seperti pilotase (pemandu kapal) dan bunkering (pengisian bahan bakar) bisa mencapai 5–10 miliar dolar AS per tahun (CNBC Indonesia, 2026).
Krisis Hormuz sendiri terbukti mendongkrak lalu lintas di Selat Malaka hingga 20–30 persen, membuka celah penerimaan negara yang selama ini belum dioptimalkan.
Dari sisi hukum dan politik, UNCLOS 1982 memberikan Indonesia hak pengawasan melalui rezim Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang mencakup ALKI I (Selat Malaka–Selat Sunda), ALKI II (Selat Lombok–Selat Makassar), dan ALKI III di jalur Pasifik.
Berbeda dengan Iran yang bisa mengancam menutup Hormuz secara sepihak, Indonesia terikat kewajiban transit bebas sebagai konsekuensi statusnya sebagai negara kepulauan yang diakui dunia internasional (Law UI, 2026).
Namun justru di sinilah Indonesia unggul, yakni posisinya lebih aman secara hukum sekaligus lebih strategis secara geopolitik, karena tidak mudah diprovokasi untuk menutup jalur, sehingga lebih dipercaya oleh semua pihak.
Bila Hormuz adalah keran minyak Timur Tengah, maka perairan Indonesia adalah arteri utama sistem peredaran darah ekonomi Asia-Pasifik.
Perbedaannya bukan hanya kuantitas, tetapi kualitas strategis: penutupan Hormuz hanya memengaruhi pasokan minyak, sementara gangguan di perairan Indonesia akan memukul seluruh rantai pasokan energi dan perdagangan kawasan terbesar di dunia.
Kebangkitan Wawasan Nusantara hingga Diplomasi Asia-PasifikPernyataan Prabowo memiliki setidaknya tiga makna penting yang semuanya berakar pada Wawasan Nusantara, doktrin geopolitik Indonesia sejak 1967 yang memandang wilayah darat, laut, dan udara sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.
Pertama, ini adalah kebangkitan kesadaran geopolitik dalam semangat Wawasan Nusantara Digital.
Baca juga: Ketika Superioritas Militer Gagal Menentukan Hasil Perang
