Banjarmasin (ANTARA) - Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan menerapkan sistem bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) untuk aparatur sipil negara setiap Jumat, sesuai instruksi pemerintah pusat.
Plt Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Dolly Sahbana di Banjarmasin, Sabtu (11/4), menyatakan pihaknya mengikuti kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya efisiensi energi yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat.
"Bahkan kita sudah mulai Jumat kemarin," paparnya.
Dolly mengungkapkan penerapan WFH setiap hari Jumat ini akan diatur melalui payung hukum berupa Surat Edaran (SE) dari Wali Kota Banjarmasin.
"Saat ini SE tersebut sedang dalam tahap finalisasi. Dipastikan seluruh aspek teknis sudah dipersiapkan di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)," katanya.
Secara teknis akan diatur untuk penerapan WFH ini, yakni mulai dari absensi digital, pengukuran kinerja, hingga sistem evaluasi pegawai selama menjalankan WFH.
"Jadi tinggal pelaksanaan saja, termasuk pengawasan dan evaluasinya,” ujarnya.
Melalui kebijakan ini, Pemkot Banjarmasin berharap efisiensi penggunaan energi dapat tercapai, tanpa mengurangi produktivitas ASN maupun kualitas layanan publik.
Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Eka Rahayu Normasari menuturkan kebijakan ini memiliki batasan ketat, terutama bagi ASN yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.
Pejabat struktural seperti eselon II, III, termasuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan Jabatan Fungsional (JF) tetap diwajibkan masuk kantor seperti biasa setiap Jumat.
“WFH hanya berlaku untuk staf yang tidak bersinggungan dengan pelayanan publik. Untuk pejabat eselon II, III, JPT, dan JF tetap masuk seperti hari kerja normal. Jadi tidak ada penerapan WFH untuk mereka," katanya.
Baca juga: Pengamat nilai kebijakan WFH pada hari Jumat sebagai langkah positif
Baca juga: Pemerintah awasi ketat kinerja ASN meski terapkan WFH setiap Jumat
Plt Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Dolly Sahbana di Banjarmasin, Sabtu (11/4), menyatakan pihaknya mengikuti kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya efisiensi energi yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat.
"Bahkan kita sudah mulai Jumat kemarin," paparnya.
Dolly mengungkapkan penerapan WFH setiap hari Jumat ini akan diatur melalui payung hukum berupa Surat Edaran (SE) dari Wali Kota Banjarmasin.
"Saat ini SE tersebut sedang dalam tahap finalisasi. Dipastikan seluruh aspek teknis sudah dipersiapkan di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)," katanya.
Secara teknis akan diatur untuk penerapan WFH ini, yakni mulai dari absensi digital, pengukuran kinerja, hingga sistem evaluasi pegawai selama menjalankan WFH.
"Jadi tinggal pelaksanaan saja, termasuk pengawasan dan evaluasinya,” ujarnya.
Melalui kebijakan ini, Pemkot Banjarmasin berharap efisiensi penggunaan energi dapat tercapai, tanpa mengurangi produktivitas ASN maupun kualitas layanan publik.
Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Eka Rahayu Normasari menuturkan kebijakan ini memiliki batasan ketat, terutama bagi ASN yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.
Pejabat struktural seperti eselon II, III, termasuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan Jabatan Fungsional (JF) tetap diwajibkan masuk kantor seperti biasa setiap Jumat.
“WFH hanya berlaku untuk staf yang tidak bersinggungan dengan pelayanan publik. Untuk pejabat eselon II, III, JPT, dan JF tetap masuk seperti hari kerja normal. Jadi tidak ada penerapan WFH untuk mereka," katanya.
Baca juga: Pengamat nilai kebijakan WFH pada hari Jumat sebagai langkah positif
Baca juga: Pemerintah awasi ketat kinerja ASN meski terapkan WFH setiap Jumat
