jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama mengingatkan semua pihak agar menjaga kritik agar tidak berkembang menjadi provokasi yang dapat mengganggu stabilitas nasional.
Hal itu diungkapkan Haris menanggapi pernyataan Ubedillah Badrun yang menyebut pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai beban bangsa.
BACA JUGA: Ongen Sebut Seruan Jatuhkan Pemerintah Bukan Kritik Demokrasi, Tetapi Makar
Menurutnya, pernyataan tersebut sarat opini politis yang dibungkus seolah-olah sebagai pandangan akademik.
“Jangan bungkus opini politis dengan jubah akademisi. Publik bisa membedakan mana kritik berbasis kajian, mana yang sekadar retorika,” ujar Haris dalam keterangannya, Sabtu (11/4).
BACA JUGA: Aturan Larangan Media Sosial Indonesia Tuai Kritik dan Pujian Dari Anak dan Orang Tua
Menurutnya, pernyataan yang menyebut pemerintahan Presiden Prabowo dan Gibran sebagai “beban bangsa” merupakan generalisasi berlebihan yang tidak mencerminkan kedalaman analisis ilmiah.
"Kritik sah saja, tetapi substansi kritik Ubed ini justru berpotensi menyesatkan opini publik karena tidak disertai data dan kerangka analisis yang utuh", jelasnya.
Haris juga menyoroti narasi ajakan pemakzulan yang dilontarkan.
Ia menilai wacana tersebut tidak boleh disederhanakan menjadi konsumsi publik tanpa dasar konstitusional yang kuat.
“Pemakzulan itu mekanisme serius dalam sistem ketatanegaraan. Tidak bisa didorong oleh opini sepihak atau framing yang emosional saja. Harus ada landasan hukum dan bukti yang jelas, konsekuensi pernyataan ini sangat serius karena Ubed sebagai akademisi seakan-akan berbasis kajian akademis,” tegasnya.
Haris menekankan bahwa peran akademisi seharusnya menjadi penjernih di tengah dinamika politik, bukan justru memperkeruh dengan narasi yang tidak konstruktif.
“Akademisi itu rujukan moral dan intelektual publik. Kalau yang disampaikan lebih banyak opini politis daripada analisis ilmiah, maka yang terjadi adalah bias, bukan pencerahan,” ujarnya.
Di sisi lain, ia menilai pemerintahan saat ini tengah berupaya menjalankan agenda pembangunan dan menjaga stabilitas di tengah tantangan global yang kompleks.
"Oleh karena itu, kritik yang disampaikan diharapkan bersifat solutif dan memperkuat, bukan sekadar menjatuhkan. Mari bersatu padu bangun negeri ini," tegasnya.
Haris mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya kalangan akademisi, untuk tetap menjaga marwah intelektual dan berkontribusi secara konstruktif dalam ruang publik.
"Terlebih, dengan mengaitkan potensi gerakan sosial secara berlebihan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah, dan tentunya juga hal itu dinilai berisiko memicu kegaduhan di tengah masyarakat," pungkas Haris.
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
