Penulis: Intan Kw
TVRINews, Jakarta
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Wihadi Wiyanto, merespons usulan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) yang meminta pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Menurut JK, subsidi energi khususnya BBM berpotensi memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta menambah beban utang negara.
Menanggapi hal tersebut, Wihadi menegaskan bahwa pondasi dan kinerja APBN masih kuat untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan kenaikan harga energi global. Menurutnya, APBN tidak dapat dilihat hanya dari sisi penerimaan dan belanja saja, melainkan juga dari fungsinya sebagai instrumen stabilisasi yang secara aktif digunakan untuk menyerap gejolak eksternal agar tidak langsung berdampak pada masyarakat.
"Fundamental ekonomi kita tetap terjaga, dengan inflasi yang terkendali di level 3,48 persen pada Maret 2026, pertumbuhan ekonomi Q4 2025 mencapai 5,39 persen, serta PMI manufaktur yang berada di zona ekspansif. Dalam kondisi tersebut, APBN sangat mampu bekerja sebagai shock absorber untuk menahan tekanan global, khususnya dari sektor energi, agar tidak langsung membebani masyarakat," kata Wihadi dalam keterangan tertulis yang diterima tvrinews.com, Minggu, 12 April 2026.
Secara fiskal, lanjut Wihadi, kondisi APBN masih berada dalam koridor yang terjaga, dengan defisit yang terkendali dan rasio utang tetap pada level yang aman. Hal ini memberikan fleksibilitas dan kemampuan bagi pemerintah untuk menambah anggaran subsidi BBM dalam menghadapi kenaikan harga minyak dunia.
"Kondisi APBN kita sehat, tercermin dari kinerja pendapatan negara hingga Maret 2026 yang mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen (yoy). Dengan kinerja tersebut, APBN memiliki fleksibilitas untuk melakukan penyesuaian anggaran prioritas melalui refocusing, sehingga defisit tetap terjaga di bawah 3 persen meskipun menghadapi tekanan global," ujarnya.
Di samping dari itu, Wihadi mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima penjelasan pemerintah terkait langkah refocusing anggaran melalui efisiensi belanja non-prioritas untuk menambah anggaran subsidi energi. Langkah ini diperlukan untuk menghindari efek domino terhadap perekonomian nasional.
"Kenaikan harga energi akan menyebabkan inflasi yang menyebabkan pelemahan daya beli dan peningkatan cost of fund. Efek berantai ini dapat mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi kita yang saat ini tengah berada pada momentum yang baik," ucapnya.
Oleh karena itu, Wihadi menilai bahwa kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah dengan menjaga stabilitas harga energi merupakan langkah yang strategis terhadap perekonomian
Indonesia.
"Langkah yang diambil pemerintah bukan semata-mata tentang mencegah kenaikan harga BBM. Ini merupakan bukti hadirnya negara dalam melindungi daya beli dan pertumbuhan ekonomi masyarakat dari dampak krisis global melalui instrumen APBN," imbuhnya.
Wihadi juga mengingatkan semua pihak untuk percaya kepada pemerintah, terutama saat memutuskan tidak menaikkan harga BBM. Baginya, keputusan itu merupakan langkah konkret pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat.
"APBN masih berjalan dengan baik dan justru keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM dapat menjaga daya beli dan potensi penerimaan negara," pungkasnya.
Editor: Redaksi TVRINews
