Bisnis.com, JAKARTA — Ketergantungan logistik nasional pada angkutan darat masih tinggi di tengah minimnya pemanfaatan moda rel dan penyeberangan sehingga menahan efisiensi biaya logistik yang ditargetkan turun dari 14,2% menjadi 12,5% pada 2029.
Plt. Asisten Deputi Pengembangan Logistik Kemenko Perekonomian Ekko Harjanto mengungkapkan, komponen biaya logistik nasional masih didominasi transportasi sebesar 62%, disusul biaya persediaan dan pergudangan 22%, serta administrasi 16%.
Namun, struktur moda transportasi menunjukkan ketimpangan. Angkutan darat menjadi tulang punggung dengan kontribusi 30% terhadap biaya transportasi, diikuti angkutan laut 12% dan udara sebesar 10%.
“Moda yang lain, angkutan rel dan sungai danau penyeberangan relatif kecil, kontribusinya 1%. Dengan kondisi seperti ini, dapat disimpulkan bahwa logistik Indonesia masih bergantung pada transportasi darat,” ujarnya dalam Bisnis Indonesia Forum x Fuso, dikutip pada Minggu (12/4/2026).
Ekko menilai kondisi tersebut mencerminkan ketergantungan tinggi terhadap transportasi darat yang secara biaya relatif mahal, terutama untuk distribusi jarak jauh dan volume besar.
Selain itu, operasional angkutan darat juga rentan terhadap berbagai hambatan, mulai dari kemacetan hingga pembatasan operasional kendaraan pada periode tertentu.
Baca Juga
- Mitsubishi Fuso Bersama Pelaku Industri Dukung Sertifikasi SDM Logistik
- Atur Strategi Tekan Biaya Transportasi yang Sedot 62% Ongkos Logistik Nasional
- Perpres Penguatan Logistik Nasional Segera Terbit, Tunggu Restu Prabowo
“Transportasi darat di Indonesia memiliki biaya yang cukup tinggi, terutama untuk distribusi jarak jauh dan volume yang cukup besar,” ujarnya.
Dia menambahkan pembatasan mobilitas truk kerap terjadi pada momen seperti Idulfitri serta Natal dan tahun baru, bahkan bisa berlangsung hingga 2 pekan.
Di tingkat daerah, pembatasan serupa juga kerap diterapkan dalam situasi tertentu sehingga menambah kompleksitas distribusi logistik.
Untuk menekan biaya, pemerintah mendorong integrasi antarmoda transportasi, khususnya antara darat dan laut. Menurut Ekko, sebagai negara kepulauan, skema distribusi yang mengombinasikan kedua moda tersebut lebih relevan untuk meningkatkan efisiensi.
Sebagai contoh, distribusi barang dari Surabaya ke Jakarta dinilai lebih optimal jika memanfaatkan angkutan laut ataupun kereta, dibanding sepenuhnya mengandalkan jalur darat yang padat.
“Untuk Pulau Jawa yang sudah cukup padat lalu lintasnya, distribusi dapat dialihkan sebagian ke transportasi laut,” ujarnya.
Dalam rangka mendorong biaya logistik nasional lebih murah, pemerintah segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Penguatan Logistik Nasional yang saat ini masih berupa rancangan.
Ekko mengungkapkan, rancangan kebijakan dalam rangka meningkatkan daya saing logistik Indonesia tersebut telah melalui tahap harmonisasi.
“Sudah paraf antar k/l yang terkait, kemudian sudah dikembalikan ke Sekretariat Negara. Kemungkinan tinggal menunggu tanda tangan Bapak Presiden [Prabowo Subianto],” ujarnya.
Meski demikian, Ekko belum dapat memastikan tanggal pasti perpres tersebut akan terbit karena bergantung pada Presiden Prabowo Subianto.
