Bisnis.com, JAKARTA - share Rapat Kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan Purbaya pada Senin (6/4) menyisakan tanda tanya besar. Podium dipenuhi narasi optimisme: manufaktur ekspansif, inflasi terkendali, stabilitas moneter, dan klaim presisi anggaran. Namun, di sisi lain, APBN 2026 justru mencatatkan defisit Rp240,1 triliun (0,93% PDB) hanya dalam satu kuartal. Angka ini adalah sebuah anomali fiskal.
Sebagai komparasi, pada periode yang sama tahun-tahun sebelumnya, kuartal pertama sering kali dilewati dengan posisi surplus atau defisit yang sangat konservatif. Namun, di bawah arsitektur fiskal saat ini, defisit kuartal pertama yang masif seolah menjadi "normalitas baru". Menghabiskan hampir sepertiga jatah defisit tahunan (dari batas UU 3,0%) di triwulan satu adalah sebuah perjudian napas yang berisiko tinggi.
EROSI DISIPLIN FISKAL
Pemerintah berdalih bahwa akselerasi belanja ini adalah by design, sebuah strategi front-loading agar dampak ekonomi merata. Belanja negara melompat 31,4% year-on-year (YoY), jauh melampaui pertumbuhan pendapatan yang hanya 10,5% YoY. Akan tetapi, ada indikasi kuat bahwa "disiplin" yang sering didengungkan mulai berubah menjadi ilusi.
Indikasi kelesuan disiplin ini tersirat saat Kementerian Keuangan mengakui tantangan dalam memangkas anggaran "tidak jelas" di tingkat sektoral. Alih-alih mengusulkan efisiensi, banyak Kementerian/Lembaga (K/L) justru meminta tambahan pagu. Fenomena ini menunjukkan bahwa jangkar fiskal tidak lagi sekuat dulu dalam menahan ekspansi belanja birokrasi. Perubahan pola belanja yang drastis ini mengirimkan sinyal negatif ke pasar: bahwa kontrol fiskal pusat mungkin sedang melonggar.
Sebenarnya, sebelum ekskalasi geopolitik di Timur Tengah memuncak pun, arsitektur fiskal 2026 sudah dibangun di atas fondasi yang sangat agresif dengan target penerimaan pajak yang tinggi. Namun, situasi kini kian runyam. Perlu disadari bahwa sekalipun tensi antara Iran dan AS-Israel mereda, pasar tampaknya telah menemukan "ekuilibrium" baru. Harga minyak di kisaran 100 dolar AS per barel yang dibarengi depresiasi rupiah ke level 17.000 kini menjadi realitas pahit yang harus dikelola, bukan sekadar dihindari.
Baca Juga
- Purbaya Klaim Uang Hasil Denda Satgas PKH Bisa Tambal Defisit APBN hingga LPDP
- Pemerintah Diminta Tak Bertumpu ke Sisa Anggaran Lebih APBN di BI hingga Himbara
- Prabowo: Aset Hutan Rp370 Triliun Berhasil Diselamatkan, Setara Hampir 10% APBN
Kita memang patut memberikan apresiasi atas kebijakan pemerintah yang tetap menahan harga BBM bersubsidi demi menjaga daya beli masyarakat. Namun, dalam kacamata ekonomi, biayanya tidak hilang; dia cuma pindah dari pom bensin ke APBN dan neraca Pertamina.
Strategi ini ibarat menyembunyikan masalah di bawah "karpet" belanja negara. Sedangkan, proyeksi harga minyak US$105 per barel dan kurs Rp17.000 akan memaksa defisit menembus 3,6%, jauh melampaui batas legal yang diizinkan undang-undang.
KEKHAWATIRAN
Peringatan mengenai risiko erosi disiplin fiskal sebenarnya juga telah tersirat dalam prospek (outlook) negatif oleh Moody’s dan Fitch pada awal tahun 2026 ini. Saat itu, mereka menyoroti potensi pembengkakan belanja yang tidak dibarengi dengan akselerasi penerimaan permanen. Kini, realisasi defisit Maret sebesar 0,93% seolah menjadi konfirmasi atas kekhawatiran tersebut.
Kredibilitas berpijak pada konsistensi fiskal yang terukur. Jika ambisi belanja tidak dibarengi dengan efisiensi yang nyata, dan hanya mengandalkan cadangan kas (one-off) dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun sebagai bantalan, maka risiko penurunan sovereign rating (downgrade) menjadi sangat nyata.
Penurunan peringkat kredit (downgrade) bukan sekadar soal prestise nasional, melainkan ancaman biaya dana (cost of fund) yang sistemik bagi seluruh rakyat. Kenaikan risiko negara (sovereign risk) akan mendongkrak imbal hasil obligasi dan bunga perbankan.
Transmisinya langsung memukul sektor riil, dari modal kerja UMKM, cicilan konsumen, hingga ekspansi korporasi. Inilah ongkos nyata jika disiplin anggaran hanya menjadi jargon.
LANGKAH MENDESAK
Menghadapi tantangan fiskal ini, langkah mendesak yang diperlukan adalah evaluasi radikal terhadap program prioritas nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah perlu memiliki keberanian politik untuk melakukan refocusing dan penahapan (phasing) pada program-program besar yang memiliki daya ungkit ekonomi rendah dalam jangka pendek.
Di tengah risiko "napas pendek", memaksakan seluruh ambisi belanja tanpa memilah program mana yang benar-benar memiliki efek pengganda (multiplier effect) hanya akan mempercepat benturan dengan batas legal defisit.
Kredibilitas fiskal tidak dibangun di atas tumpukan cadangan kas seperti SAL, melainkan pada konsistensi penegakan aturan main. Pemerintah harus membuktikan kepada pasar dan lembaga pemeringkat bahwa APBN adalah jangkar stabilitas yang kokoh, bukan instrumen yang ditarik-ulur demi tuntutan populis. Tanpa disiplin untuk "mengerem" di saat yang tepat, optimisme pertumbuhan yang kita gaungkan hari ini hanyalah penunda waktu sebelum realitas ekonomi memaksa kita melakukan pendaratan darurat yang menyakitkan.
