Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mendorong percepatan realisasi program bedah rumah dengan target 400 ribu unit pada 2026. Ia menilai peningkatan jumlah tersebut harus mampu memperbaiki kualitas hidup masyarakat yang membutuhkan.
“Program bedah rumah ini adalah salah satu program kerakyatan yang menunjukkan perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap masyarakat kecil,” kata Andi Iwan, Senin (13/4).
Menurut Iwan, target renovasi tersebut menunjukkan arah kebijakan perumahan nasional yang lebih menekankan kualitas hunian. Ia menegaskan capaian target harus diiringi dampak nyata bagi masyarakat.
“Maka yang paling penting adalah bukan hanya sekadar targetnya terpenuhi, tapi bagaimana program bedah rumah ini dapat memperbaiki kualitas hidup rakyat, khususnya yang saat ini tempat tinggalnya belum layak,” ucap Iwan.
Program bedah rumah 2026 akan dilaksanakan melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan target 400 ribu unit secara nasional. Iwan menilai program tersebut penting untuk menyediakan hunian layak.
“Program ini adalah program yang sangat baik karena bertujuan menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat. Ini bukti keberpihakan Pemerintahan Pak Prabowo terhadap kesejahteraan rakyat,” tuturnya.
Ia menambahkan, peningkatan jumlah renovasi harus diiringi implementasi yang baik di lapangan.
“Maka gebrakan yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dengan meningkatkan secara signifikan jumlah rumah yang akan direnovasi ini, harus dibarengi dengan implementasi yang baik di lapangan,” ungkap Iwan Aras.
Iwan juga mengingatkan pentingnya pemetaan penerima manfaat secara akurat oleh Kementerian PKP.
“Ketepatan membaca rumah mana yang paling membutuhkan intervensi. Selain berpijak pada kesesuaian data dan laporan dari Pemda, penting juga memastikan dengan kondisi di lapangan,” jelas Legislator dari Dapil Sulawesi Selatan II itu.
Ia mendorong evaluasi jika ditemukan ketidaktepatan penerima bantuan.
“Dan apabila di lapangan ditemukan ketidaktepatan penerima manfaat, Kementerian PKP dapat melakukan penyesuaian. Jadi koreksi juga bagi DTSEN dan Pemda apabila ada temuan, ini kan juga sekaligus bentuk kerja sama dan kolaborasi,” urai Iwan.
“Harapannya agar masyarakat yang menjadi sasaran dari program bedah rumah namun tidak ikut terdata dengan berbagai alasan, mereka bisa memperoleh haknya karena tujuan dari Pak Prabowo kan itu, meningkatkan taraf hidup rakyat kecil,” sambungnya.
Selain itu, ia menilai kolaborasi dengan berbagai pihak penting untuk mendukung pelaksanaan program.
“Kami juga mendorong agar Kementerian PKP bisa berkolaborasi dengan berbagai stakeholder terkait untuk mendukung teknis dari program ini. Termasuk dengan BUMN dan swasta sebagai bagian dari CSR mereka,” terangnya.
Politikus Gerindra itu menyoroti peran pemerintah daerah dalam pemerataan program.
“Namun pemerataan manfaat dan kualitas pelaksanaan sangat bergantung pada kapasitas teknis daerah. Maka peran Pemda di sini juga sangat krusial,” ucap Iwan Aras.
Ia menilai program bedah rumah dapat menggerakkan ekonomi lokal. “Sudah pasti program ini dapat menggerakkan roda perekonomian daerah. Karena pemenuhan bahan material diambil dari toko atau usaha lokal, dan tukang bangunan juga dari warga setempat. Ini sekaligus menyerap tenaga kerja di seluruh wilayah Tanah Air,” tambahnya.
Menurutnya, program bedah rumah juga mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Program bedah rumah pada prinsipnya sejalan dengan program kerakyatan Pak Prabowo lainnya seperti MBG, yang sasarannya pun sama langsung menyentuh rakyat,” kata Iwan.
“Dengan tempat tinggal yang layak, maka hidup masyarakat menjadi lebih sehat, anak-anak terbebas dari stunting, dan tentunya ini menjadi upaya Pemerintah mengurangi kemiskinan,” lanjutnya.
Ia menegaskan pentingnya dampak langsung bagi ketahanan keluarga.
“Rumah yang lebih layak berarti pengeluaran kesehatan dapat ditekan, risiko kerusakan saat musim hujan dapat berkurang, dan ruang hidup anak menjadi lebih aman untuk tumbuh,” urai Iwan.
Komisi V DPR, lanjutnya, akan mengawal pelaksanaan program tersebut.
“Kami memberikan support bagi Kementerian PKP agar dapat melaksanakan program bedah rumah ini secara maksimal sehingga masyarakat benar-benar dapat memperoleh manfaat dari program Pemerintah,” tegasnya.
Iwan juga mengapresiasi upaya peningkatan kinerja Kementerian PKP.
“Kami melihat ada peningkatan grafik pencapaian dibandingkan sebelumnya. Dan Komisi V DPR berharap agar pencapaian dan kinerja dari Kementerian PKP bisa terus on the track,” sebut Iwan.
“Pada akhirnya, ukuran keberhasilan program bedah rumah terletak pada seberapa jauh rumah yang diperbaiki benar-benar mengubah kondisi hidup keluarga yang selama ini tinggal dalam keterbatasan,” pungkasnya.
