Penulis: Fityan
TVRINews – Jakarta
Blokade jalur minyak memicu kekhawatiran kembalinya krisis finansial 1997 di kawasan regional.
Satu bulan Lebih pasca gangguan pasokan minyak terburuk sejak embargo Arab tahun 1970-an, kawasan Asia kini didera kecemasan ekonomi yang mendalam.
Tekanan pada mata uang regional dan lonjakan harga energi memicu pertanyaan krusial yang sempat terkubur hampir tiga dekade: Apakah Asia sedang menuju pengulangan krisis finansial 1997?
Paralelisme kondisi saat ini sulit untuk diabaikan. Mata uang Asia terus melemah, memicu risiko arus modal keluar (capital outflows).
Pemerintah di berbagai negara Asia mulai menerapkan langkah darurat; Thailand telah merasionalisasi bensin, sementara Filipina menetapkan status darurat nasional akibat lonjakan harga di SPBU.
Namun, para ekonom menilai bahwa struktur ekonomi Asia saat ini jauh lebih tangguh dibandingkan tahun 1997.
Ketahanan di Tengah Badai Pasokan
David Lubin, peneliti senior di Chatham House, menegaskan bahwa krisis kali ini memiliki anatomi yang berbeda. Menurutnya, krisis 1997 dipicu oleh campuran beracun dari nilai tukar tetap, utang luar negeri jangka pendek yang tinggi, dan cadangan devisa yang tipis.
"Saat ini, ekonomi Asia jauh lebih terlindungi justru karena warisan pahit krisis akhir 90-an tersebut," ujar Lubin.
Sementara itu Brad Setser, peneliti senior dari Council on Foreign Relations, memberikan analisis tajam mengenai perbedaan fundamental kedua periode tersebut.
Ia menyebut krisis 1997 sebagai guncangan pada akun finansial, sementara krisis saat ini adalah guncangan pada akun berjalan (current account) akibat mampetnya aliran minyak.
"Salah satunya adalah guncangan finansial, yang lainnya adalah guncangan fisik atau pasokan. Bagi ekonomi Asia yang paling terdampak, krisis 97/98 adalah guncangan yang jauh lebih besar," ungkap Setser dikutip dari Economic Research Analysis 2026.
Saat ini, tantangan utama adalah blokade efektif di Selat Hormuz yang mencekik sepertiga pasokan minyak regional.
Sekitar 10 juta barel per hari dari total kebutuhan 30 juta barel gagal mengalir melalui arteri utama tersebut.
Benteng Cadangan Devisa
Data menunjukkan penguatan signifikan pada "bumper" ekonomi negara-negara Asia:
• Korea Selatan: Mengantongi cadangan devisa lebih dari US$400 miliar, melonjak tajam dibanding US$30 miliar pada era 1997.
• India: Memiliki cadangan sekitar US$688 miliar setelah intervensi intensif dari Reserve Bank of India.
• Asia Tenggara: Indonesia, Filipina, dan Thailand kini memegang cadangan yang jauh lebih besar dan fleksibilitas nilai tukar yang lebih baik.
Dan Wang, Direktur China di Eurasia Group, mencatat bahwa rezim nilai tukar yang lebih fleksibel memungkinkan mata uang melemah secara bertahap untuk menyerap tekanan, alih-alih kolaps secara tiba-tiba karena mempertahankan kurs tetap.
Risiko Stagflasi yang Nyata
Meski sistem keuangan tetap utuh, risiko "stagflasi" kondisi di mana inflasi tinggi bertemu dengan pertumbuhan ekonomi yang stagnan tetap membayangi.
Alicia García-Herrero, Kepala Ekonom Asia Pasifik di Natixis Bank, memperingatkan bahwa ruang fiskal saat ini lebih terbatas karena tingkat utang publik yang sudah tinggi.
Di Indonesia, anggaran subsidi energi tahun 2026 sebesar Rp381,3 triliun disusun dengan asumsi harga minyak US$70 per barel.
Namun, dengan harga Brent yang sempat menyentuh US$97, tekanan terhadap APBN menjadi tak terelakkan.
"Waktu hampir habis untuk de-eskalasi demi menghindari biaya besar bagi ekonomi dunia," pungkas Rob Subbaraman, Kepala Ekonom Nomura Bank.
Ia memperingatkan bahwa jika ketegangan geopolitik terus berlanjut, lonjakan inflasi awal ini dapat dengan cepat berubah menjadi guncangan pertumbuhan yang melumpuhkan secara global.
Editor: Redaksi TVRINews
