JAKARTA, KOMPAS.com - Pengmat kebijakan publik, Agus Pambagio menyorot Badan Gizi Nasional (BGN) yang menggunakan anggaran sebesar Rp 113 miliar untuk membayar event organizer (EO).
Menurutnya, penggunaan EO yang memakan anggaran hingga Rp 113 miliar itu patut dikritisi mengingat pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran.
"Terus kemudian EO itu bagaimana pemilihannya? Karena ada tata caranya untuk memilih EO. terlepas dari soal anggaran prosesnya, itu harus jelas," ujar Agus saat dihubungi, Senin (13/4/2026).
Baca juga: Kenapa BGN Pakai Jasa EO Rp 113 Miliar?
Ia menjelaskan, pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah maupun kementerian/lembaga haruslah berkoordinasi terlebih dahulu dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Sebab, LKPP adalah untuk lembaga di bawah Presiden yang melaksanakan pengembangan, perumusan, serta penetapan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
"Proses (pengadaan barang dan jasa) itu harus jelas," ujar Agus.
Di tengah efisiensi yang dilakukan pemerintahan Prabowo Subianto, ia meminta adanya audit terhadap penggunaan anggaran BGN di tengah berbagai sorotan terhadap lembaga itu.
"Kalau soal anggaran segala macam itu, tentu dalam situasi begini kita harus berhemat," jelas Agus.
Baca juga: Komisi IX DPR Panggil Kepala BGN soal Pengadaan Motor Listrik
Penjelasan BGN soal Bayar EO Rp 113 MiliarSebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, keterlibatan EO merupakan kebutuhan strategis bagi lembaganya yang masih dalam tahap awal pembentukan sistem dan tata kelola operasional.
“Sebagai lembaga baru yang dibentuk untuk menjalankan program strategis nasional tentu berada dalam fase awal pembangunan sistem, struktur organisasi, serta tata kelola operasional,” kata Dadan, dalam keterangannya, Minggu (12/4/2026).
“Dalam tahap ini, BGN belum memiliki sumber daya internal yang sepenuhnya siap untuk menangani seluruh kebutuhan kegiatan berskala besar secara mandiri,” tambah dia.
Baca juga: Legislator PKB Minta Pemerintah Jelaskan Pengadaan Motor Listrik BGN
Menurut Dadan, pelaksanaan acara, kampanye publik, dan sosialisasi nasional yang kompleks membutuhkan dukungan tenaga profesional.
EO dinilai memiliki keahlian dalam manajemen acara yang saat ini belum sepenuhnya dimiliki BGN yang baru berdiri.
Selain aspek teknis, pelibatan EO juga dinilai membantu penataan administrasi dan keuangan agar lebih rapi.
Dengan pihak ketiga, proses pengadaan, pembayaran vendor, hingga pelaporan dapat dilakukan secara terpusat dan sistematis.
Kegiatan yang ditangani EO bukan sekadar seremonial, tetapi bagian dari strategi komunikasi publik terkait isu gizi nasional, termasuk bimbingan teknis (bimtek) bagi penjamah makanan agar keamanan pangan dikelola tenaga terlatih.
Baca juga: Prabowo Perintahkan BGN Tertibkan SPPG yang Tak Taat Prosedur
“Oleh karena itu, kualitas penyelenggaraan menjadi krusial. EO berperan dalam memastikan pesan yang ingin disampaikan pemerintah dapat dikemas secara efektif, menarik, dan berdampak luas, sehingga tujuan program dapat tercapai secara optimal serta pengelolaan SDM yang terlatih di bidangnya,” ujar Dadan.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
