Melambungnya harga avtur sejak awal April lalu, kini mulai membayangi geliat pariwisata di Indonesia. Kenaikan signifikan bahan bakar dunia penerbangan itu, pun memaksa maskapai melakukan penyesuaian tarif dengan menaikan harga tiket pesawat.
Terkait hal ini, Agoes Tinus Lis Indrianto, Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Ciputra (UC) mengatakan, hal ini dikhawatirkan akan memukul sektor ekonomi kreatif dan pariwisata, terutama di destinasi yang sulit dijangkau jalur darat.
Agoes Tinus menyebut bahwa komponen biaya avtur mencapai 30 hingga 40 persen dari total biaya operasional maskapai. Karenanya jika tak ada intervensi lebih lanjut dari pemerintah, maka kondisi ini akan membuat industri penerbangan berada dalam posisi sulit.
“Jadi sangat berdampak bagi teman-teman maskapai. Akhirnya mereka harus menyesuaikan, paling-paling yang paling mudah dengan menaikkan harga tiket pesawat. Lalu juga mereka tadi sudah sampaikan ada pengurangan frekuensi penerbangan, ini kan perlu mereka lakukan juga. Lalu juga ada efisiensi operasional dan sebagainya,” ungkap Agoes Tinus di program Wawasan Suara Surabaya, Senin (13/4/2026).
Dosen Pariwisata UC itu mengatakan, dampak kenaikan tiket pesawat ini akan sangat terasa bagi destinasi wisata unggulan yang ketergantungan terhadap akses udaranya sangat tinggi, seperti Labuan Bajo atau Bali. Dampaknya, wisatawan kini mulai pikir-pikir dan menimbang ulang rencana perjalanan pribadi mereka.
“Destinasi-destinasi seperti Labuan Bajo itu juga pasti terdapat karena paling paling umum kan mereka naik pesawat ke sana. Jadi kenaikkan avtur ini akan menyesuaikan. Pasti tingkat kunjungan wisatawan pasti akan berdampak, terutama daerah yang bergantung pada airlines (maskapai penerbangan),” jelasnya.
Penurunan jumlah wisatawan ini dipastikan akan memicu efek domino (multiplier effect) terhadap ekonomi lokal di tempat tujuan wisata.
“Sebenarnya yang paling terdampak kalau kita bicara bisnis pariwisatanya pasti hotel. Lalu travel agent, rumah makan di daerah tersebut. Namun kan pariwisata ini kan multiplier efeknya kan luar biasa. Masyarakat-masyarakat lokal yang berjualan di sekitar lokasi, UMKM lokal, lalu masyarakat yang bekerja dalam sektor pariwisata secara langsung dan tidak langsung itu juga akan berdampak dengan penurunan wisatawan di sana,” tambahnya.
Meski demikian, menurutnya kenaikan harga tiket pesawat itu tak akan banyak mempengaruhi perjalanan dinas untuk bisnis atau yang mau tidak mau harus tetap dilakukan.
“Kalau memang ini perjalanan adalah perjalanan wajib, perjalanan dinas, dan perjalanan bisnis, maka tetap mereka harus tetap berangkat dan itu tidak akan berdampak. Tapi bagi yang perjalanan pribadi, alasan pribadi, mereka bisa menunda,” ungkapnya.
Di sisi lain, mahalnya tiket pesawat justru menjadi momentum bagi pariwisata domestik berbasis jalur darat. Agoes Tinus melihat ini sebagai peluang besar bagi wilayah seperti Jawa Timur (Jatim) untuk mengekspos destinasi wisata unggulannya, terutama bagi wisatawan yang mengalihkan anggaran terbang mereka ke perjalanan darat (road trip).
Menurutnya banyak potensi wisata di Jatim yang bisa dieksplor. Contohnya di jalur lintas selatan seperti di Tulungagung dan Pacitan yang menurutnya tak kalah cantik dengan pantai-pantai di Bali.
“Nah, ini waktunya momennya untuk Jawa Timur bisa ekspos lebih banyak. Saya sekarang melihat kota Jawa Timur sudah mulai banyak perubahan untuk mempromosikan objek-objek wisata di daerah-daerah. Nah, ini perlu disertai dengan infrastruktur dengan sinergi dengan kabupaten kota masing-masing begitu,” ungkapnya.
Agar sektor pariwisata tetap berkelanjutan (sustain), Agoes Tinus menekankan perlunya kehadiran negara melalui regulasi maupun insentif khusus, terutama bagi daerah prioritas. Ia juga menyoroti peran maskapai plat merah agar tidak sekadar mengejar profit.
“Kalau kondisi ini terus-menerus dan kenaikan akan lebih naik maksudnya tidak ada intervensi dari pemerintah, maka akan terdampak lumayan cukup terasa. Salah satu komponen biaya tiket itu kan tarif pajak. Nah, ini kan tarif ini kan di dalam ranah pemerintah. Makanya kebijakan itu kan dibutuhkan,” bebernya.
Dia juga setuju jika Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ikut menjadi penyeimbang, bukan justru ikut memainkan harga. “Saya setuju BUMN ini harus jadi sebagai penyeimbang. Bukan malah ikutan main main aja. Itu harus penyeimbang begitu,” pungkasnya. (bil/iss)
