Wakil Ketua DPR sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem Saan Mustopa buka suara terkait mencuatnya isu “merger” atau fusi antara Partai NasDem dan Partai Gerindra.
Ia menegaskan, wacana tersebut masih sebatas ide yang lumrah dalam politik, namun tidak mudah untuk direalisasikan.
“Ya, ini juga saya baru kaget juga ya, baru apa mencuat terkait dengan soal isu fusi ya. Bahkan dalam bahasa politik itu kan fusi ya, bukan merger bukan akuisisi ya. Fusi, apa, Gerindra NasDem,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4).
Ia menjelaskan, dalam sejarah politik Indonesia, konsep fusi partai pernah terjadi, seperti pada 1973 ketika sejumlah partai dilebur menjadi tiga partai.
“Tapi juga terkait dengan isu itu, banyak hal dalam kalau tahun 73 situasi dan konteks kebangsaannya dulu kan memang iklimnya, situasinya, konteksnya mungkin memungkinkan,” ujarnya.
Saan menegaskan meski ide fusi merupakan hal yang wajar, realisasinya membutuhkan pertimbangan matang, terutama terkait ideologi, identitas, dan eksistensi masing-masing partai.
“Karena membangun atau mendirikan partai itu para pendiri partai masing-masing tentu punya idealisme, punya ide, punya gagasan ideologi dalam konteks yang berbeda-beda,” ucap dia.
Ia menambahkan, faktor-faktor tersebut menjadi tantangan besar dalam mewujudkan fusi partai.
“Bahwa yang namanya partai itu kan refleksi dari idealisme, gagasan, cita-cita, bahkan ideologi dari para pendirinya. Dan itu sekali lagi tidak gampang ya untuk difusikan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Saan menilai dalam konteks demokrasi Indonesia saat ini yang terus berkembang, wacana fusi tetap sah-sah saja, namun perlu kajian mendalam.
“Jadi sekali lagi sebagai sebuah ide atau wacana ya atau gagasan itu hal yang biasa saja. Tapi ketika kita mau wujudkan, banyak hal yang harus dipikirkan ya, harus dipikirkan, harus didiskusikan, harus direncanakan,” jelasnya.
Prabowo dan Paloh Bertemu Bahas Rencana Fusi?Terkait wacana itu disebut muncul setelah adanya kabar pertemuan antara Ketua Umum NasDem Surya Paloh dan Presiden sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang pada bulan Februari lalu, Saan mengaku tidak mengetahui secara pasti.
“Saya tidak tahu persis ya terkait dengan soal pertemuan, apalagi terkait dengan soal substansi dari pertemuan tersebut apa saja yang dibicarakan,” kata dia.
Namun, ia mengakui bahwa pertemuan antara pimpinan partai koalisi dan Presiden merupakan hal yang lazim terjadi, mengingat NasDem merupakan bagian dari koalisi pemerintahan.
“Karena memang NasDem bagian dari partai koalisi. Partai ini kan bagian dari koalisi pemerintahan,” ujarnya.
Menurutnya, komunikasi politik tersebut penting untuk menyamakan persepsi dan mendukung program pemerintah.
“Nah karena itu untuk bisa memaksimalkan dukungan NasDem terhadap pemerintah maka yang namanya komunikasi dalam bentuk silaturahmi atau pertemuan itu hal yang lazim dilakukan antara pimpinan partai koalisi dengan Presiden,” ujar Saan.
“Tadi untuk menyamakan berbagai pandangan, persepsi, bahkan juga untuk memberikan dukungan yang lebih maksimal lagi,” lanjutnya.
Ia menyebut, bisa saja berbagai isu politik turut dibahas dalam pertemuan tersebut, termasuk soal ambang batas parlemen.
“Mungkin saja misalnya kan selain soal bagaimana pemerintah ini sukses, pemerintah ini satu periode ke depan sampai 2029 sukses. Di mana juga kalau dari berbagai survei ya tingkat kepuasan terhadap pemerintah ini sangat tinggi tingkat kepuasan publiknya,” ujar Saan.
“Maka tingkat kepuasan publik yang tinggi ini NasDem berusaha untuk tetap menjaga agar tingkat kepuasan semakin tinggi dan masyarakat atau rakyat bisa merasakan dari apa yang dilakukan oleh pemerintah. Itu pasti dibicarakan. Nah selain itu pasti juga mungkin ada pembicaraan-pembicaraan yang lain mungkin saja juga terkait dengan soal ambang batas dan sebagainya karena Presiden juga pasti concern terkait dengan soal pembangunan politik,” tutup dia.
