Pembahasan mengenai strategi liputan isu lingkungan agar lebih berdampak di tengah kompleksitas krisis iklim dan tantangan pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu isu yang dibahas dalam Pesta Media 2026 yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta.
Isu tersebut dibahas dalam diskusi “Dari Pemberitaan ke Aksi Nyata: Bagaimana Membuat Liputan Lingkungan Lebih Berdampak” yang digelar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu (12/4), dengan dukungan Institute for Essential Services Reform (IESR).
Peneliti Remotivi, Muhamad Heychael, menyebut pendekatan liputan yang terlalu teknis dan berfokus pada data ilmiah membuat isu iklim terasa jauh dari publik.
“Liputan lingkungan perlu lebih human-centric, agar dampak strukturalnya bisa dirasakan dan dipahami publik,” Muhamad Heychael.
Ia menjelaskan, salah satu strategi yang perlu diterapkan adalah mengedepankan perspektif harapan dibanding ketakutan. “Kalau orang hanya dihadapkan pada ketakutan tanpa solusi, mereka cenderung apatis. Sebaliknya, harapan membuat orang merasa bisa melakukan sesuatu,” kata dia.
Selain itu, media perlu membangun jejaring dengan komunitas dan organisasi masyarakat sipil agar isu tidak berhenti di pemberitaan, tetapi berlanjut menjadi gerakan. Komunikasi berbasis nilai seperti keluarga, nasionalisme, dan keadilan juga dinilai lebih efektif menjangkau publik.
Perwakilan Pulitzer Center, Intan Febriani, menambahkan bahwa liputan lingkungan yang berdampak adalah yang memiliki “umur panjang” dan terus hidup di ruang publik melalui berbagai bentuk.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, mulai dari jurnalis, akademisi, hingga masyarakat sipil, untuk memperluas jangkauan dan dampak liputan.
Namun, ia mengingatkan bahwa dampak tidak selalu berarti perubahan kebijakan dalam waktu singkat. “Pada akhirnya, harapan kita memang perubahan kebijakan. Tapi itu proses panjang yang membutuhkan kolaborasi banyak pihak,” ujarnya.
Dari sisi pemerintah, Sekretaris Utama Kementerian Lingkungan Hidup, Rosa Vivien, menyebut liputan media membantu negara menelusuri persoalan di lapangan.
“Liputan media sangat membantu kami menelusuri apa yang terjadi di masyarakat. Jumlah petugas kami terbatas, sekitar 2.500 orang untuk seluruh Indonesia,” kata Vivien.
Diskusi juga menyinggung kondisi di Bali yang menghadapi tekanan lingkungan di tengah pertumbuhan pariwisata. Pada 2025, timbulan sampah mencapai 3,4 ribu ton per hari, namun baru sekitar 29 persen yang berhasil dikelola.
Kepala BRIDA Bali, Ketut Wica, menegaskan pembangunan harus dilihat sebagai sistem yang saling terhubung antar sektor. “Ini menunjukkan bahwa agenda rendah karbon di Bali dibangun melalui fondasi kebijakan yang lebih sistematis,” tegasnya.
Ia menambahkan, salah satu inisiatif yang didorong adalah pengembangan transisi energi di Nusa Penida sebagai model percontohan sistem energi bersih berbasis tenaga surya yang didukung cadangan diesel dan penyimpanan energi.
Temuan kajian juga menunjukkan potensi nilai ekonomi karbon dari pembangkit listrik di wilayah tersebut, termasuk peluang penerimaan dari pungutan karbon yang dapat mendukung pembiayaan energi bersih dan program pariwisata berkelanjutan.
