Jakarta, tvOnenews.com - Korlantas Polri bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), resmi memperkuat koordinasi untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus administrasi pajak kendaraan bermotor.
Kesepakatan tersebut lahir dalam pertemuan yang digelar di Lembur Pakuan, Subang, Jawa Barat, Senin (13/4).
Fokus utama pembahasan ini adalah mencari solusi praktis atas keluhan masyarakat terkait rumitnya prosedur di Samsat, terutama kewajiban melampirkan identitas pemilik lama saat pembayaran pajak.
Gubernur Dedi Mulyadi, menekankan bahwa sinergi antarlembaga sangat krusial agar masyarakat bisa menikmati layanan yang efisien.
Salah satu poin penting yang disepakati adalah penghapusan syarat KTP pemilik asli saat warga melakukan perpanjangan pajak tahunan untuk kendaraan yang sudah berpindah tangan.
“Pertemuan hari ini, kita harus bekerjasama untuk memberikan layanan yang cepat dan murah bagi masyarakat. Sehingga perpanjangan pembayaran pajak tahunan itu dilakukan tanpa harus menggunakan KTP pemilik awal,” tutur Dedi Mulyadi.
Sejalan dengan kebijakan tersebut, Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri, Brigjen Wibowo, menyatakan bahwa langkah ini merupakan jawaban atas aspirasi publik selama ini.
Korlantas dan Pemprov Jabar berkomitmen untuk memangkas birokrasi yang dianggap membebani warga.
“Kita sudah sepakat, sehingga proses pembayaran pajak pada kendaraan yang sudah berpindah kepemilikan tidak diperlukan lagi KTP pemilik lama. Masyarakat pun juga bisa langsung melaksanakan biaya balik nama (bbn),” terang Wibowo.
Guna memastikan kebijakan ini berjalan lancar di lapangan, personel Korlantas Polri akan diterjunkan untuk mendampingi masyarakat agar tidak terjadi kebingungan saat mengurus dokumen kendaraan mereka.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pemilik kendaraan.
Di akhir pertemuan, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa filosofi dari kebijakan ini adalah pengabdian kepada rakyat.
Ia menyebut fokus pemerintah bukanlah sekadar mengejar angka pemasukan, melainkan dampak nyatanya bagi infrastruktur daerah.
“Yang paling utama bagi kita adalah bukan ingin memperbanyak pendapatan daerah, tapi memperbanyak jalan yang mulus di seluruh Provinsi Jawa Barat,” ujar Dedi Mulyadi.
Kolaborasi antara Korlantas Polri dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini menjadi standar baru dalam pelayanan publik yang lebih pro-rakyat, cepat, dan transparan. (dpi)
