JAKARTA, DISWAY.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal mewajibkan penggunaan air perpipaan untuk wilayah yang telah terjangkau layanan.
Kebijakan ini akan diterapkan sebagai upaya menekan eksploitasi air tanah yang dapat berdampak terhadap penurunan muka tanah.
Hal ini dikatakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta pada Senin, 13 April 2026.
BACA JUGA:Pramono: Penanganan Kabel Semrawut di Jakarta Tak Bisa Bim Salabim Selesai
"Kewajiban penggunaan air perpipaan akan diberlakukan di wilayah yang telah terjangkau layanan. Langkah ini dilakukan untuk menekan eksploitasi air tanah, mengendalikan penurunan muka tanah, serta menjaga lingkungan," kata Pramono dalam sambutannya.
Pramono menegaskan, perluasan layanan air minum perpipaan secara menyeluruh menjadi arah kebijakan utama Pemprov DKI Jakarta.
Adapun target dan tahapan pelaksanaannya akan disusun secara bertahap, realistis, dan adaptif sesuai kondisi lapangan.
“Capaian kinerja akan dipantau dan dievaluasi, lalu disampaikan kepada DPRD dan masyarakat secara transparan melalui sistem informasi SPAM,” jelasnya.
Pemprov DKI Jakarta juga berfokus pada pengendalian non-revenue water (NRW) melalui pendekatan teknis dan perbaikan tata kelola yang berkelanjutan.
BACA JUGA:Negosiasi AS-Iran Buntu, Harga Emas Terjun Bebas ke Level USD 4.650 per Ons
Langkah yang ditempuh meliputi modernisasi jaringan distribusi, pembentukan district metered area, penguatan sistem pemantauan, penertiban penggunaan ilegal, serta peningkatan pengawasan.
Terkait ketahanan air, Pramono menekankan pentingnya diversifikasi sumber air baku.
Upaya ini mencakup pemanfaatan air permukaan, embung dan waduk, desalinasi air laut, serta penggunaan kembali air olahan sesuai standar.
“Selain itu, pengamanan pasokan lintas wilayah dilakukan melalui kerja sama antardaerah, perlindungan daerah tangkapan air, dan dukungan konservasi wilayah hulu,” ujarnya.
Dalam rapat paripurna tersebut juga dibahas terkait kebijakan tarif air minum yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- 1
- 2
- »
