Pemerintah masih mengkaji pembentukan skema family office sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem investasi nasional. Pembahasan tersebut dilakukan secara intensif antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyampaikan pihaknya bersama DEN saat ini tengah melakukan pembahasan teknis secara mendalam, terutama terkait model operasional yang paling sesuai diterapkan di Indonesia.
"Kita berbicara dengan DEN, lagi mengkaji untuk pembangunan family office ini, aturan-aturan apa saja, dan yang paling penting bagaimana kalau itu ada benar-benar bisa berjalan dan berfungsi," kata Rosan di Jakarta, Senin (13/4/2026).
Rosan mengatakan pemerintah cenderung mengadopsi sistem family office yang telah sukses diterapkan di Abu Dhabi. Model tersebut dinilai mampu menarik pengelolaan dana keluarga besar sekaligus memperkuat arus investasi jangka panjang.
"Kelihatannya lebih memakai sistem family office yang di Abu Dhabi. Karena itu salah satu yang paling sukses. Itu sedang kita berjalan nih," ungkap dia.
Baca Juga: Tumbuh 7 Persen di Q1, Rosan Ungkap Strategi 'Pemanis' di Balik Investasi Rp497 T
Baca Juga: Danantara Terapkan WFH di BUMN, Rosan Pastikan Tak Ganggu Kinerja
Rosan menambahkan, komunikasi dengan pihak Abu Dhabi juga telah dilakukan secara langsung. Sejumlah aspek tengah dikaji, termasuk penyempurnaan regulasi, mekanisme pengelolaan dana, serta estimasi potensi dana global yang berpeluang masuk ke Indonesia melalui skema tersebut.
"Dengan Abu Dhabi sudah berbicara, karena memang ada beberapa faktor yang bisa disempurnakan," ungkap dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah berencana membangun Pusat Finansial Khusus (special financial center). Upaya ini dilakukan untuk mengoptimalkan peran Indonesia sebagai tujuan investasi yang aman di tengah gejolak geopolitik global.
"Rencana kita mau bikin Special Financial Center. Kita lagi cari tempat," ujarnya dalam Rapat Kerja Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Rabu (8/4).
Menurutnya, usulan tersebut telah disampaikan beberapa tahun lalu oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, yang direncanakan berlokasi di Provinsi Bali.
Prabowo menilai usulan tersebut semakin relevan untuk menunjukkan bahwa iklim investasi Indonesia tetap menarik di tengah dinamika global.
