JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menyoroti soal tantangan teknokrasi di pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.
"Memang tantangan dalam pemerintahan Pak Prabowo sekarang ini, kalau kita bicara produk adalah tantangan teknokrasi," kata Qodari dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI, Jakarta, Senin (13/4/2026).
Baca juga: Konsultasi ke Putin soal Geopolitik Dunia, Prabowo: Rusia Berperan Sangat Positif
Dia menilai, perlu ada antisipasi masalah serta perencanaan yang lebih baik.
"Bagaimana bisa mengantisipasi masalah dari awal, kemudian membuat perencanaan yang baik, dan menyelesaikan masalah-masalah teknis yang dihadapi di lapangan. Jadi tantangannya adalah teknokrasi," lanjut Qodari.
Baca juga: Vladimir Putin Sambut Prabowo di Kremlin: Sahabatku yang Baik, Saya Sangat Senang
Dalam rapat yang sama, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira menilai Qodari seharusnya melakukan komunikasi langsung dengan Prabowo perihal tantangan teknokrasi ini.
Andreas juga menyarankan pemerintah mencari teknokrat yang mampu menjalankan program pemerintah.
"Ini sebenarnya dari awal ya saya kira pak kepala bicara aja dengan pak presiden. kalo kita problem kita teknokrasi, cari orang yang teknokrat-teknokrat yang mampu untuk melaksanakan program-program itu," ucap Andreas.
Baca juga: Poltracking: Publik Puas dengan Kinerja Prabowo-Gibran karena MBG hingga Bantuan Tepat Sasaran
Menurut Andreas, jangan sampai orang yang tidak mempunyai kemampuan teknokrasi kemudian ditempatkan di program-program yang membutuhkan kemampuan ahli yang tinggi.
Dia lantas mencontohkan, situasi di Flores, Nusa Tenggara TImur (NTT), khususnya terkait kebijakan soal geothermal.
Menurut dia, warga di sana terpecah pandangannya soal kebijakan tersebut karena penjelasannya tidak dissampaikan oleh teknokrat yang ahli di bidangnya.
"Banyak orang yang bicara soal geothermal ini tidak ngerti barang itu gimana. Jadi akhirnya asal tolak, ada yang asal tolak, saling ya, pro kontra yang tidak produktif juga gitu," ucap Andreas.
Baca juga: Survei Poltracking: 75,1 Persen Publik Percaya dengan Pemerintah Prabowo-Gibran
"Sementara menurut saya, ini suatu hal yang seharusnya penting menjadi kebijakan. Karena bukan teknokrat yang bicara di situ," sambung dia lagi.
Oleh karena itu, ia berharap KSP bisa mengakomodir soal tantangan teknokrasi ini.
Dia berharap KPS juga bisa menjadi mata dan telinga Presiden Prabowo sehingga bisa mengatasi terkait persoalan program pemerintah di lapangan.
"Mata dan telinga presiden yang bisa menjadi penyambung untuk mengatasi bottleneck seperti yang tadi disampaikan," ucapnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
