jpnn.com, JAKARTA - Analis Politik Senior Boni Hargens memberikan respons arahan tegas Presiden Prabowo Subianto kelas instusi strategis kepada 4 pejabat utama negara, yakni Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN dan Menteri Keuangan untuk bersinergi mencegah dan menghentikan penyelundupan demi melindungi pendapatan negara dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Arahan ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto sebelum bertolak ke Rusia pada Jumat (10/4/2026).
BACA JUGA: Prof Lili Romli Sebut Buku Ilmu Politik Karya Boni Hargens Layak Jadi Referensi
Boni menyoroti arahan Presiden Prabowo yang secara spesifik menyebut Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai salah satu penerima perintah utama.
Menurut Hargens, arahan Prabowo tersebut mencerminkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari kepala negara kepada institusi kepolisian.
BACA JUGA: Boni Hargens: TNI Ikut Jaga Stabilitas Ekonomi dari Dampak Perang
Hargens menilai sinyal ini bukan sekadar penugasan teknis, melainkan pengakuan atas kapasitas dan loyalitas Polri sebagai mitra strategis pemerintah.
"Tampaknya Kapolri Listyo Sigit memperoleh kepercayaan penuh dari Presiden Prabowo. Ini merupakan sinyal yang memantulkan sekaligus harapan dan kepercayaan terhadap institusi Polri dalam membantu pemerintah meningkatkan pendapatan negara," ujar Boni Hargens kepada wartawan, Senin (13/4/2026).
Boni Hargens mengatakan kepercayaan penuh yang diberikan Presiden kepada Kapolri Listyo Sigit merupakan fondasi yang kuat bagi operasionalisasi agenda anti-penyelundupan.
Polri yang mendapat mandat langsung dari presiden, kata dia, memiliki legitimasi dan otoritas yang diperkuat untuk bertindak secara tegas di lapangan, termasuk dalam menangani jaringan penyelundupan yang terorganisir dan memiliki backing kekuatan finansial yang besar.
"Di tengah kompleksitas situasi ekonomi dan politik global yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah, Polri telah dan terus menjalankan perintah presiden dengan fokus pada penanganan tindak pidana penyelundupan minyak dan gas bersubsidi. Ini merupakan salah satu sektor yang paling rentan terhadap penyalahgunaan dan memiliki dampak langsung terhadap anggaran subsidi negara yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah per tahun," tegas Hargens.
Hargens menegaskan penyelundupan bahan bakar minyak bersubsidi merupakan kejahatan ekonomi yang kompleks. Pasalnya, melibatkan jaringan distribusi yang luas, melibatkan oknum dari berbagai level, dan sering kali memiliki koneksi lintas batas.
"Polri, dengan kapasitas intelijen kriminal dan kekuatan operasionalnya di seluruh wilayah Indonesia, menjadi garda terdepan dalam memutus rantai penyelundupan yang merugikan negara dan masyarakat," ujarnya.
Boni Hargens secara eksplisit menyebut kontribusi Polri dalam agenda anti-penyelundupan sebagai manifestasi dari komitmen dan loyalitas Kapolri Listyo Sigit beserta seluruh institusi Polri terhadap Presiden sebagai kepala negara.
Pernyataan ini, kata dia, mengandung makna yang dalam bahwa loyalitas institusional bukan sekadar kepatuhan formal, melainkan kesanggupan untuk mengeksekusi agenda nasional dengan integritas dan efektivitas penuh.
Dalam konteks yang lebih luas, kontribusi Polri dalam penegakan hukum ekonomi ini juga berfungsi sebagai instrumen pemulihan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
"Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Polri dalam beberapa tahun terakhir, keterlibatan aktif dalam agenda prestisius seperti pemberantasan penyelundupan dan penyelamatan uang negara memberikan kesempatan bagi Polri untuk membuktikan relevansi dan kapasitasnya sebagai institusi negara yang berpihak pada kepentingan rakyat," beber dia.
Lebih lanjut, Boni Hargens mengatakan instruksi langsung Presiden Prabowo ke Kapolri dan 3 pejabat utama negara lainnya bukan sekadar imbauan administratif, melainkan perintah operasional yang menuntut respons cepat dan terukur dari seluruh institusi yang disebut.
Langkah ini mencerminkan keseriusan pemerintahan Prabowo dalam menutup celah kebocoran pendapatan negara melalui jalur ilegal.
"Salah satu konteks penting yang melatarbelakangi instruksi Presiden Prabowo adalah situasi geopolitik global, khususnya dampak konflik yang sedang berlangsung di kawasan Timur Tengah. Konflik ini telah menciptakan gejolak harga komoditas energi di pasar global, yang pada akhirnya memberikan tekanan signifikan terhadap neraca pembayaran dan anggaran subsidi energi Indonesia," jelas Hargens.
Dalam kondisi seperti ini, kata Hargens, penyelundupan bahan bakar minyak bersubsidi menjadi semakin berbahaya karena dua alasan utama.
Pertama, tutur dia, disparitas harga antara BBM bersubsidi dan harga pasar internasional semakin melebar, sehingga insentif ekonomi bagi pelaku penyelundupan semakin besar.
"Kedua, tekanan terhadap APBN akibat naiknya harga minyak dunia membuat setiap kebocoran subsidi menjadi semakin mahal bagi negara. Karena sinergi Polri, TNI, BIN dan Kementerian Keuangan sangat penting untuk mencegah penyeludupan bahan bakar tersebut," pungkas Boni Hargens.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
