JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah melalui Kementerian Sosial tengah mengkaji kemungkinan penebalan bantuan sosial (bansos) pada 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, pembahasan terkait stimulus ekonomi, termasuk opsi penebalan bansos, masih berada pada tahap awal berupa simulasi dan koordinasi lintas kementerian.
“Sudah ada semacam pembahasan, tetapi belum keputusan. Baru simulasi-simulasi untuk memberikan semacam stimulus ekonomi. Stimulus ekonomi itu macam-macam kebijakannya, salah satunya biasanya penebalan atau juga penambahan penerima manfaat bansos,” terang pria yang akrab disapa Gus Ipul ini Jakarta, Senin (13/4).
Baca Juga: Airlangga Umumkan 8 Strategi Pemerintah Hadapi Kondisi Global: ASN WFH hingga Terapkan Biodiesel B50
Ia mengungkapkan, hingga saat ini pemerintah belum menetapkan kebijakan final karena masih menunggu arahan presiden.
“Belum ada keputusan kebijakan dari presiden. Yang ada baru skema atau pembahasan-pembahasan tahap awal,” ujarnya.
Penebalan bansos selama ini kerap digunakan pemerintah sebagai instrumen untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama pada periode ketika kondisi ekonomi menghadapi tekanan.
Baca Juga: Bansos April 2026 Mulai Cair! Ini Cara Cek Siapa Saja Penerima PKH dan BPNT di Laman Kemensos
Sebagai perbandingan, pada tahun lalu pemerintah sempat menambah bantuan sosial pada pertengahan tahun serta memperluas jumlah penerima manfaat pada akhir tahun.
Saat itu jumlah penerima bantuan langsung tunai meningkat dari sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat menjadi 35 juta keluarga yang mencakup kelompok desil 1 hingga 4 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Penulis : Dina Karina Editor : Deni-Muliya
Sumber : Antara
- penebalan bansos
- bantuan sosial
- kementerian sosial
- menteri sosial
- ketidakpastian global
