Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pihaknya meminta tambahan kuota MinyaKita kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mengatasi kelangkaan yang terjadi di sejumlah pasar.
Ditemui usai Rapat Percepatan Realisasi Pendanaan Penyerapan Gabah Setara Beras di Kantor Bulog Jakarta, Senin, Rizal mengatakan langkah tersebut dilakukan setelah pihaknya melaporkan kondisi ketersediaan MinyaKita kepada Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai bagian dari koordinasi pengendalian pangan nasional.
"Jadi terkait MinyaKita kosong, kemarin kami sudah lapor ke Pak Mentan untuk mengatasi MinyaKita yang kosong tersebut. Terus terang kami sudah mengajukan ke Kementerian Perdagangan untuk penambahan kuota," kata Rizal.
Menurutnya, kuota distribusi MinyaKita saat ini masih terbatas sehingga belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan pasar dan program pemerintah secara bersamaan.
Skema distribusi yang berlaku saat ini membagi kuota sebesar 35 persen dari Domestic Market Obligation (DMO) yang dibagi kepada tiga BUMN pangan dengan komposisi 70 persen untuk Bulog, 20 persen ID Food, dan 10 persen Agrinas Palma Nusantara.
Meski mendapat kuota terbesar, Rizal menyebut pembagian tersebut membuat Bulog harus mengatur strategi distribusi secara cermat agar kebutuhan pasar dan program bantuan pangan tetap terpenuhi.
Di sisi lain, Bulog juga tengah menjalankan penugasan penyaluran bantuan pangan kepada lebih dari 33 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang datanya berasal dari Kementerian Sosial. Bantuan itu meliputi beras termasuk minyak goreng merek MinyaKita.
Kondisi tersebut membuat Bulog harus membagi alokasi MinyaKita antara kebutuhan bantuan pangan dan distribusi pasar secara seimbang agar tidak terjadi kekosongan di salah satu sektor.
Ia mengakui sebelumnya fokus distribusi diarahkan untuk mendukung kebutuhan selama Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi. Yang mana, berkat intervensi itu, harga komoditas pangan selama Hari Besar Keagamaan tersebut relatif aman dan terkendali.
Setelah periode tersebut, Bulog mulai mengalihkan fokus untuk memastikan kelancaran penyaluran bantuan pangan sekaligus menjaga pasokan MinyaKita di pasar.
Namun keterbatasan kuota DMO menjadi tantangan tersendiri karena harus disesuaikan dengan kebutuhan yang terus meningkat di berbagai daerah.
"Jadi memang keterbatasan DMO tersebut apabila dihadapkan dengan kebutuhan MinyaKita untuk bantuan pangan. Jadi kami berbagi, harus pintar-pintar, separuh ke bantuan pangan, separuh ke pasar dan lain sebagainya," beber Rizal.
Atas arahan Menteri Pertanian, Rizal mengaku pihaknya kemudian mengajukan penambahan kuota DMO agar distribusi dapat berjalan lebih optimal dan merata di seluruh wilayah.
Rizal berharap tambahan kuota yang diajukan hingga sekitar 65 persen dapat disetujui sehingga mampu memenuhi kebutuhan pasar sekaligus mendukung program bantuan pangan secara berkelanjutan.
"Oleh karena itu sesuai arahan dari Pak Mentan kemarin diperintahkan kita untuk menambahkan pengajuan kuota DMO-nya 65 persen. Harapannya bisa meng-cover untuk pasar dan termasuk untuk bantuan pangan," kata Rizal.
Baca juga: Kemendag imbau harga Minyakita tetap meski bahan plastik naik
Baca juga: Kemendag: Realisasi DMO Minyakita ke BUMN capai 42 persen
Baca juga: Bapanas kaji HET MinyaKita imbas kenaikan harga CPO global
Ditemui usai Rapat Percepatan Realisasi Pendanaan Penyerapan Gabah Setara Beras di Kantor Bulog Jakarta, Senin, Rizal mengatakan langkah tersebut dilakukan setelah pihaknya melaporkan kondisi ketersediaan MinyaKita kepada Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai bagian dari koordinasi pengendalian pangan nasional.
"Jadi terkait MinyaKita kosong, kemarin kami sudah lapor ke Pak Mentan untuk mengatasi MinyaKita yang kosong tersebut. Terus terang kami sudah mengajukan ke Kementerian Perdagangan untuk penambahan kuota," kata Rizal.
Menurutnya, kuota distribusi MinyaKita saat ini masih terbatas sehingga belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan pasar dan program pemerintah secara bersamaan.
Skema distribusi yang berlaku saat ini membagi kuota sebesar 35 persen dari Domestic Market Obligation (DMO) yang dibagi kepada tiga BUMN pangan dengan komposisi 70 persen untuk Bulog, 20 persen ID Food, dan 10 persen Agrinas Palma Nusantara.
Meski mendapat kuota terbesar, Rizal menyebut pembagian tersebut membuat Bulog harus mengatur strategi distribusi secara cermat agar kebutuhan pasar dan program bantuan pangan tetap terpenuhi.
Di sisi lain, Bulog juga tengah menjalankan penugasan penyaluran bantuan pangan kepada lebih dari 33 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang datanya berasal dari Kementerian Sosial. Bantuan itu meliputi beras termasuk minyak goreng merek MinyaKita.
Kondisi tersebut membuat Bulog harus membagi alokasi MinyaKita antara kebutuhan bantuan pangan dan distribusi pasar secara seimbang agar tidak terjadi kekosongan di salah satu sektor.
Ia mengakui sebelumnya fokus distribusi diarahkan untuk mendukung kebutuhan selama Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi. Yang mana, berkat intervensi itu, harga komoditas pangan selama Hari Besar Keagamaan tersebut relatif aman dan terkendali.
Setelah periode tersebut, Bulog mulai mengalihkan fokus untuk memastikan kelancaran penyaluran bantuan pangan sekaligus menjaga pasokan MinyaKita di pasar.
Namun keterbatasan kuota DMO menjadi tantangan tersendiri karena harus disesuaikan dengan kebutuhan yang terus meningkat di berbagai daerah.
"Jadi memang keterbatasan DMO tersebut apabila dihadapkan dengan kebutuhan MinyaKita untuk bantuan pangan. Jadi kami berbagi, harus pintar-pintar, separuh ke bantuan pangan, separuh ke pasar dan lain sebagainya," beber Rizal.
Atas arahan Menteri Pertanian, Rizal mengaku pihaknya kemudian mengajukan penambahan kuota DMO agar distribusi dapat berjalan lebih optimal dan merata di seluruh wilayah.
Rizal berharap tambahan kuota yang diajukan hingga sekitar 65 persen dapat disetujui sehingga mampu memenuhi kebutuhan pasar sekaligus mendukung program bantuan pangan secara berkelanjutan.
"Oleh karena itu sesuai arahan dari Pak Mentan kemarin diperintahkan kita untuk menambahkan pengajuan kuota DMO-nya 65 persen. Harapannya bisa meng-cover untuk pasar dan termasuk untuk bantuan pangan," kata Rizal.
Baca juga: Kemendag imbau harga Minyakita tetap meski bahan plastik naik
Baca juga: Kemendag: Realisasi DMO Minyakita ke BUMN capai 42 persen
Baca juga: Bapanas kaji HET MinyaKita imbas kenaikan harga CPO global
