Sekretaris Komisi A DPRD DKI, Mujiyono mengapresiasi polisi yang telah menangkap pelaku pemalakan sopir bajaj di Tanah Abang, Jakarta Pusat (Jakpus). Namun, dia tidak ingin aksi pemalakan terus berulang.
"Penangkapan pelaku tentu patut diapresiasi. Tapi jangan sampai persoalan dianggap selesai hanya karena pelakunya sudah diamankan. Yang lebih penting adalah memastikan kejadian seperti ini tidak terus berulang," kata Mujiyono kepada wartawan, Selasa (14/4/2026).
Politikus Partai Demokrat (PD) ini melihat aksi premanisme kerap terjadi di kota besar terutama di tempat dengan perputaran uang yang besar seperti Tanah Abang. Menurutnya, kondisi itu membuat banyak oknum yang memanfaatkan situasi dan mencari keuntungan.
"Kasus pemalakan di Tanah Abang ini menunjukkan masih ada persoalan mendasar dalam tata kelola ruang kota. Dalam banyak kota besar, premanisme biasanya muncul di ruang-ruang yang aktivitasnya tinggi, perputaran uangnya besar, tetapi pengawasannya lemah. Ketika negara tidak hadir secara konsisten, ruang kosong itu sering diisi oleh oknum yang memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan," ujarnya.
Menurutnya, banyak titik parkir di Tanah Abang yang disalahgunakan. Dia mengatakan kurangnya pengawasan pemerintah daerah membuat praktik premanisme terus berulang.
"Tanah Abang adalah kawasan dengan mobilitas tinggi, arus kendaraan padat, aktivitas perdagangan besar dan banyak titik parkir maupun titik mangkal yang rawan disalahgunakan. Kalau ruang seperti ini dibiarkan tanpa pengawasan rutin, tanpa penataan yang jelas, dan tanpa kehadiran aparat yang konsisten, maka praktik pungli dan premanisme akan terus berulang," ucapnya.
Dia mendorong Pemprov DKI Jakarta melakukan evaluasi serius untuk mengatasi persoalan premanisme ini. Dia menyebut pengawasan harus dijadikan sebagai bagian dari sistem bukan kegiatan musiman.
"Karena itu, Pemprov DKI harus menjadikan kasus ini sebagai evaluasi serius. Pengawasan jangan hanya ramai saat kejadian viral. Pengawasan harus menjadi sistem, bukan hanya kegiatan musiman. Dishub, Satpol PP, lurah, camat, dan aparat keamanan harus rutin turun ke lapangan, terutama di titik parkir, titik mangkal, dan jalur-jalur yang rawan pungli," jelasnya.
Mujiyono meminta setiap unsur berkoordinasi dengan baik, termasuk mengoptimalkan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
"Selain itu, kita kan punya FKDM, peran FKDM juga harus dioptimalkan untuk mendeteksi potensi gangguan ketertiban sejak dini. Koordinasi dengan Forkopimda, khususnya Polda Metro Jaya, perlu diperkuat dari level kelurahan sampai provinsi agar pencegahan bisa lebih cepat dan efektif," lanjutnya.
Dorong Penataan Parkir
Dia menilai parkir di Tanah Abang juga perlu ditata dan ditertibkan agar premanisme berkurang. Dia menyinggung Jakarta sebagai kota global harus bisa menjaga ruang publik tetap aman dan tertib.
"Penataan parkir dan titik naik-turun penumpang juga sudah saatnya dibenahi lebih tertib dan transparan. Sistem parkir resmi, pengawasan CCTV, dan kanal pengaduan cepat harus benar-benar berjalan supaya tidak ada ruang bagi pungli maupun premanisme. Komisi A DPRD DKI akan mendorong evaluasi lintas instansi agar ada langkah pencegahan yang jelas dan berkelanjutan," ujarnya.
"Jakarta tidak boleh kalah oleh preman jalanan kalau kita sungguh ingin menjadikan Jakarta sebagai kota global. Ruang publik harus aman, tertib, dan warga yang mencari nafkah harus merasa dilindungi," imbuhnya.
(dek/jbr)
