jogja.jpnn.com, BANTUL - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mulai melakukan langkah persiapan menjelang perhelatan Pemilihan Lurah (Pilur) serentak 2026. Fokus utama saat ini adalah penyediaan data agregat penduduk yang akan memasuki usia 17 tahun sebagai calon pemilih potensial.
Kepala Disdukcapil Bantul Kwintarto Heru Prabowo mengatakan meskipun wewenang pelaksanaan Pilur berada di bawah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan (DPMK), pihaknya siap menyuplai data kependudukan yang diperlukan.
BACA JUGA: Lurah Tegaltirto Ditahan di Rutan IIA Yogyakarta
"Prinsipnya data itu ada. Kami bersifat pasif, tetapi siap. Jika ada surat permohonan masuk terkait jumlah data pemilih agregat, akan langsung kami jawab," ujar Kwintarto di Bantul, Senin (13/04).
Hingga saat ini, tercatat sudah ada sekitar tiga hingga empat kelurahan yang mengajukan surat permohonan data calon pemilih.
BACA JUGA: Pemkab Bantul Hampir Merampungkan Raperda Pemilihan Lurah Serentak 2026
Sesuai prosedur, Disdukcapil hanya memberikan data dalam bentuk jumlah agregat, bukan data perorangan (by name by address), demi menjaga privasi dan keamanan data sistem.
"Kelurahan mengajukan permohonan data penduduk yang secara sistem berusia 17 tahun saat hari pelaksanaan. Kami berikan sesuai permintaan mereka sebagai dasar pemetaan awal," tambahnya.
BACA JUGA: Makam di Bantul Diduga Dirusak, Lurah Angkat Bicara
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Agus Budirahardja menegaskan bahwa seluruh tahapan Pilur akan dilaksanakan sesuai skema dan aturan yang berlaku.
Saat ini, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tengah intens melakukan pembahasan mengenai pembaruan data pemilih, peninjauan persyaratan calon lurah, dan mengkaji ulang peraturan bupati (Perbup) agar relevan dengan regulasi terbaru dan pengalaman pemilihan sebelumnya.
"Kami olah semuanya supaya berjalan baik. Targetnya adalah mendapatkan pimpinan di tingkat kelurahan yang benar-benar diinginkan masyarakat dan memiliki kapasitas mumpuni," pungkas Agus.
Dengan dimulainya persiapan data dan pengkajian regulasi ini, Pemkab Bantul berharap pelaksanaan Pilur 2026 dapat meminimalisir kendala administratif dan teknis di lapangan. (mar3/jpnn)
Sumber : Antara
Redaktur & Reporter : Januardi Husin (mar3)
