SERUAN efisiensi yang lebih kencang kembali berkumandang. Krisis pasokan energi dunia gara-gara perang Amerika-Israel vs Iran menjadi pemicunya dengan ditutupnya selat Hormuz.
Namun, seperti yang kerap terjadi, efisiensi sering berhenti sebagai slogan, tidak sepenuhnya menjelma menjadi praktik nyata dalam tata kelola pemerintahan kita, baik di pusat maupun daerah.
Polemik renovasi rumah jabatan kepala daerah pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai puluhan miliar rupiah menjadi contoh konkret paradoks tersebut.
Di satu sisi, pemerintah mengajak seluruh elemen negara untuk berhemat. Di sisi lain, belanja publik yang tidak mendesak tetap berjalan seolah tanpa beban. Di sinilah persoalan etika pemerintahan soal patut atau tak patut menjadi relevan.
Secara administratif, renovasi rumah jabatan bukanlah sesuatu yang salah. Fasilitas itu memang disediakan untuk menunjang kinerja pejabat pemerintah.
Baca juga: Yang Jarang Dilihat dari Program MBG: Mungkinkah Dihentikan?
Namun, persoalannya bukan semata soal legalitas dan SOP, melainkan soal kepatutan tindakan pejabat dalam konteks sosial dan ekonomi.
Ketika masyarakat menghadapi tekanan ekonomi—daya beli menurun, harga kebutuhan meningkat—penggunaan anggaran dalam jumlah besar untuk kepentingan non-prioritas menjadi sulit diterima.
Pemimpin pemerintahan yang baik tidak cukup hanya patuh pada aturan, tetapi juga harus peka terhadap keadaan masyarakat.
Di sinilah pentingnya "sense of crisis". Pemimpin pemerintahan dituntut tidak sekadar menjalankan anggaran yang sudah dirancang birokrasi, tetapi juga berani mengevaluasi dan menyesuaikan prioritas.
Anggaran bukan dokumen mati; ia harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat banyak dari pada dirinya sendiri.
Memang, dalam banyak kasus, anggaran seperti renovasi rumah jabatan dan ruang kerja kepala daerah maupun wakil telah direncanakan jauh sebelum mereka dilantik.
Namun, fakta tersebut tidak serta-merta menghapus tanggung jawab moral. Justru kepemimpinan diuji pada kemampuan membaca situasi dan mengambil sikap, bukan sekadar mengikuti prosedur.
Polemik ini juga menunjukkan adanya jurang antara rasionalitas teknokratis dan persepsi publik.
Baca juga: Ketika Kereta Cepat Diserahkan ke Kemenkeu
Secara teknis, besar anggaran dapat dijelaskan melalui perhitungan biaya, luas bangunan, dan kualitas material. Namun bagi masyarakat, angka besar miliaran rupiah tetap terasa berlebihan ketika kebutuhan pelayanan dasar belum terpenuhi.
Dalam politik, persepsi publik adalah realitas yang tidak bisa diabaikan. Sekali publik menilai kebijakan tidak sensitif, maka kepercayaan terhadap pemimpin akan tergerus—dan sulit dipulihkan.
