Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah menggenjot pembangunan rumah susun (rusun) perkotaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) disebut bakal menghadapi tantangan baik dari sisi ketersediaan lahan hingga kepastian pasar.
Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto mengungkapkan permasalahan utama hunian perkotaan adalah lonjakan harga properti yang tidak lagi mampu terkejar oleh daya beli MBR maupun kelas menengah.
"Nilai harga rumah di perkotaan tidak bisa dikejar khususnya oleh MBR. Apalagi data 2023 ke 2024 menunjukkan ada pergeseran hampir 10 juta masyarakat berpenghasilan menengah," kata Joko saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, dikutip Selasa (14/4/2026).
Selain itu, DPP REI mencatat saat ini total ketimpangan pemilikan rumah ada di angka 15,2 juta unit. Di mana, hampir di atas 70% berada di area perkotaan. Karenanya, pengembangan rusun subsidi dengan segala tantanganya perlu benar-benar direalisasikan pemerintah.
Seiring dengan hal tersebut, pemerintah pada tahap awal akan mengembangkan rusun subsidi di atas lahan negara. Dengan demikian, harga jual nantinya dapat ditekan lewat upaya subsidi lahan tersebut.
Meski demikian, Joko menuturkan bahwa skema subsidi lahan dari pemerintah harus dibarengi dengan jaminan status tanah yang clean and clear. Hal ini krusial agar pembangunan tidak terkendala masalah hukum di kemudian hari.
Baca Juga
- Aturan Baru Rusun Subsidi Segera Meluncur: Atur Harga Jual hingga Perpanjangan Tenor
- Maruarar: Lahan Komdigi di Depok Siap Dibangun Rusun Subsidi, Luasnya 45 Ha
- Menilik Jurus Prabowo Atasi Backlog Perumahan, Rusun Subsidi Jadi Solusi?
Selain itu, REI mendorong pemerintah segera menetapkan batasan harga per meter di wilayah perkotaan sebagai rujukan resmi. Standarisasi ini diperlukan untuk menjaga kalkulasi bisnis pengembang tetap terukur dan terjangkau.
Tantangan berikutnya adalah urgensi kehadiran off-taker seperti BP Tapera, untuk menjamin keberlangsungan penyaluran hunian. Skema ini juga dinilai mampu memberikan kepastian bagi perbankan dan pengembang.
"Dengan off-taker, kepastian dan keberlangsungan penyaluran akan terjaga. Semuanya harus berbasis pada sesuatu yang terukur agar masyarakat bisa menyiapkan diri melalui roadmap yang jelas," tegas Joko.
Untuk diketahui, sebelumnya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkap arah pembangunan program 3 juta rumah sepanjang 2026.
Ara menekankan bahwa pada 2026 pemerintah akan fokus mengembangkan hunian vertikal atau rumah susun (rusun) subsidi untuk mempercepat suplai perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
"Tahun ini prioritas kami adalah membangun rumah susun subsidi," kata Ara saat ditemui Kantor KPK, Rabu (21/1/2026).
Ara menjelaskan, fokus pembangunan rusun subsidi dilakukan lantaran untuk menyeimbangkan penjualan rumah tapak subsidi yang telah memiliki pasar besar. Selain itu, pengembangan rusun subsidi juga dilakukan dalam rangka menyiasati ketersediaan lahan khususnya di wilayah perkotaan.
