REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Muhammad Kholid Syeirazi, menilai dinamika geopolitik global yang terjadi di Timur Tengah telah memberikan tekanan signifikan terhadap sistem energi nasional. Konflik yang kini sudah mulai mereda itu telah menyebabkan lonjakan harga minyak dunia hingga sekitar USD 110 per barel, naik sekitar 60 persen dari posisi awal tahun.
“Situasi ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap ketahanan energi kita tidak sepenuhnya berasal dari dalam negeri, melainkan dipengaruhi kuat oleh faktor global yang sulit dikendalikan, seperti konflik geopolitik dan gangguan rantai pasok,” kata Kholid saat berbicara dalam Forum Diskusi “Menjaga Ketahanan Energi di Tengah Gejolak Harga Minyak Global” yang diadakan Energy & Mining Editor Society (E2S) di Jakarta, Kamis (9/4/2026).
- IndonesiaAS Perkuat Kerja Sama Pertahanan
- Konsumsi Minyakita Melejit Gara-Gara Harga Plastik Naik, Kok Bisa?
- Polsek Pasar Minggu Diduga Abaikan Orang Hilang yang Sudah Lansia, Kapolsek Beri Klarifikasi
Selain lonjakan harga, Kholid mengatakan gangguan yang terjadi di Selat Hormuz, yang menjadi jalur sekitar 20 persen pasokan minyak dunia, telah membawa dampak kepada Indonesia. Ia menyebut hampir sepertiga impor LPG dan sekitar seperlima impor minyak mentah melewati jalur tersebut.
Sebagai langkah mitigasi, pemerintah telah mulai mendorong diversifikasi sumber impor energi dengan memperluas pasokan dari negara-negara di luar kawasan konflik Timur Tengah. Upaya ini dinilai Kholid penting untuk mengurangi risiko gangguan pasokan akibat ketegangan geopolitik serta menjaga keberlanjutan distribusi energi nasional.
.rec-desc {padding: 7px !important;}“Tentunya kita mendorong payung hukum untuk itu, supaya ketika Pertamina membeli minyak mentah dari Australia misalnya, itu tidak menjadi masalah di kemudian hari,” ujarnya.
Di sisi lain, Kholid melihat kondisi domestik menunjukkan adanya kerentanan struktural. Produksi minyak nasional pada 2025 tercatat sekitar 220,9 juta barel, sementara impor mencapai 117,8 juta barel. Ketergantungan terhadap impor LPG bahkan lebih tinggi, dengan volume impor mencapai 7,47 juta ton.
Kholid menghitung setiap kenaikan harga minyak sebesar USD 1 per barel berpotensi meningkatkan beban belanja negara hingga Rp10,3 triliun, terutama untuk subsidi dan kompensasi energi. Jika harga minyak naik sebesar USD 10 per barel, tambahan beban subsidi dapat mencapai Rp79 triliun.
Meski demikian, indikator ketahanan energi nasional masih dinilai Kholid menunjukkan tren positif. Indeks Ketahanan Energi (IKE) Indonesia pada 2025 tercatat sebesar 7,13 atau masuk kategori ‘tahan’. Namun, untuk menjaga dan meningkatkan capaian tersebut, diperlukan langkah strategis yang adaptif terhadap tekanan eksternal.
Dalam konteks ini, Kholid berpendapat bahwa BUMN energi memainkan peran krusial sebagai garda terdepan dalam merespons krisis. Mulai dari memastikan ketersediaan pasokan, menjaga stabilitas distribusi, hingga menjadi penyangga harga di tengah volatilitas global.
Untuk itu, perlu adanya penguatan peran BUMN energi guna menjaga stabilitas pasokan dan harga energi di dalam negeri.“Kita tidak bisa mengendalikan harga minyak dunia atau konflik global, tetapi kita bisa memperkuat fondasi dalam negeri. Di sinilah peran BUMN energi menjadi sangat strategis untuk meredam dampak krisis,” ujar Kholid.
