Gangguan pasokan sulfur akibat konflik Iran mulai merembet ke industri nikel Indonesia.
IDXChannel – Gangguan pasokan sulfur akibat konflik Iran mulai merembet ke industri nikel Indonesia. Sejumlah pabrik pengolahan nikel dilaporkan memangkas produksi sedikitnya 10 persen sejak bulan lalu, menyusul tersendatnya bahan baku utama untuk proses hilirisasi.
Melansir dari Reuters, Selasa (14/4/2026), pemangkasan ini terutama terjadi pada fasilitas yang menggunakan asam sulfat untuk mengolah bijih nikel menjadi mixed hydroxide precipitate (MHP), bahan antara penting untuk baterai kendaraan listrik (EV).
Meski produksi secara keseluruhan masih tergolong tinggi, pasokan MHP mulai mengetat, menjadi salah satu indikasi nyata bahwa konflik geopolitik mulai mengganggu rantai pasok sektor tambang.
Sumber industri menyebut, pabrik yang terdampak antara lain yang didukung perusahaan China seperti Huayou Cobalt, Lygend Resources, dan Tsingshan Group.
Hingga kini, perusahaan-perusahaan tersebut belum memberikan tanggapan resmi.
Menariknya, beberapa fasilitas sebelumnya beroperasi di atas kapasitas karena tingginya margin dan permintaan.
Kini, pembatasan produksi justru membuat output kembali ke level kapasitas normal. Dampaknya, pasokan nasional tetap besar, tetapi ketersediaan MHP semakin terbatas.
Ketua Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Arif Perdana Kusuma, menjelaskan, kawasan Timur Tengah menyumbang sekitar seperempat pasokan sulfur global, sekaligus memasok 75-80 persen kebutuhan Indonesia.
Gangguan dari wilayah ini langsung mendorong lonjakan harga dan menekan margin produsen.
Harga sulfur spot yang dikirim ke Indonesia kini melonjak di atas USD800 per ton, bahkan sempat menyentuh USD1.000 per ton, dari sekitar USD500 sebelum konflik. Kenaikan tajam ini membuat biaya produksi melonjak dan memicu penyesuaian output.
Arif menambahkan, hingga kini belum ada smelter berteknologi high-pressure acid leach (HPAL) yang menghentikan produksi MHP sepenuhnya. Namun, stok bahan baku di sejumlah pabrik mulai menipis.
“Di beberapa lokasi, persediaan saat ini hanya cukup hingga Mei, bahkan bisa lebih cepat habis,” ujarnya, dikutip Reuters.
Untuk mengatasi kondisi ini, sejumlah produsen mulai mencari alternatif pasokan sulfur.
Namun, opsi tersebut terbatas karena volume yang kecil dan jarak pengiriman yang lebih jauh. Sebagian lainnya mencoba mengimpor asam sulfat langsung, meski menghadapi kendala logistik dan perizinan.
Lonjakan harga sulfur juga mengerek porsi biaya operasional HPAL menjadi sekitar 30-35 persen, dari kisaran normal 25 persen.
Tekanan biaya ini datang di saat industri nikel domestik juga menghadapi kenaikan harga bijih.
Pemerintah sebelumnya memangkas kuota produksi bijih nikel 2026 menjadi 250-270 juta wet metric ton, turun dari 379 juta ton pada 2025.
Di sisi lain, revisi formula harga acuan bijih nikel yang mulai berlaku 15 April diperkirakan akan semakin menekan margin pelaku industri. (Aldo Fernando)
