FAJAR, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan pentingnya komitmen dan konsistensi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengimplementasikan program kerja yang telah dirancang Pemerintah Kota Makassar.
Penegasan tersebut disampaikan Munafri, yang akrab disapa Appi, saat memberikan sambutan pada kegiatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Makassar di Hotel Arya Duta Makassar, Selasa (14/4/2025).
Kegiatan yang diinisiasi Bagian Organisasi Pemkot Makassar itu mengangkat tema “Penguatan SAKIP sebagai Instrumen Transformasi Kinerja Menuju Makassar Berdampak.”
Dalam sambutannya, Appi menegaskan bahwa SAKIP bukan sekadar sistem administratif atau rutinitas birokrasi, melainkan instrumen penting yang mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat.
“SAKIP memberikan gambaran bagaimana pengelolaan pemerintahan tidak hanya berjalan sebagai rutinitas, tetapi mampu memberi dampak langsung yang dirasakan masyarakat. Ini bukan sekadar teori, tetapi bagaimana sistem governance itu tercermin dalam praktik,” ujarnya.
Ia menekankan, keberhasilan implementasi SAKIP tidak hanya ditentukan oleh kualitas sistem, tetapi sangat bergantung pada komitmen seluruh jajaran dalam menjalankannya secara konsisten.
“Sebagus apa pun sistem yang dimiliki, jika tidak disertai komitmen, tidak akan memberikan dampak optimal terhadap tata kelola pemerintahan,” tegasnya.
Menurut Appi, terdapat dua kunci utama dalam penguatan SAKIP, yakni penerapan sistem yang tepat dan komitmen kuat dalam implementasi. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan SAKIP bukan pilihan, melainkan kewajiban seluruh perangkat daerah.
Lebih lanjut, ia meminta seluruh kepala SKPD bertanggung jawab penuh terhadap kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga capaian kinerja di unit kerja masing-masing. Tidak boleh lagi ada program atau kegiatan yang tidak memiliki kontribusi jelas terhadap strategi pembangunan daerah.
“Setiap program harus memiliki arah yang jelas dan terukur. Tidak boleh ada kegiatan tanpa dampak terhadap target pembangunan,” imbuhnya.
Appi juga mengingatkan pentingnya kesinambungan sistem birokrasi, meskipun terjadi pergantian pejabat. Ia menegaskan bahwa sistem yang telah dibangun harus terus dijaga dan ditingkatkan.
“Boleh orangnya berganti, tetapi sistem harus tetap berjalan dan berkembang. Ini proses berkelanjutan yang harus menghasilkan outcome lebih baik,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Appi turut mendorong seluruh kepala SKPD untuk aktif berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui Inspektorat, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.
Koordinasi dinilai penting untuk memastikan implementasi SAKIP berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi, sekaligus meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan.
Ia mengakui, implementasi SAKIP tidak lepas dari berbagai tantangan. Namun, ia berharap seluruh jajaran tetap menjalankannya dengan serius, disiplin, dan penuh komitmen.
“SAKIP menjadi cerminan bagaimana kita mengelola pemerintahan. Tujuan kita sama, menghadirkan pemerintahan yang akuntabel dan berdampak bagi masyarakat,” tutup Appi. (*)
