Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Sosial (Kemensos) telah mencoret sebanyak 11.014 keluarga penerima manfaat (KPM) dari daftar penerima bantuan sosial atau bansos kuartal II/2026. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 0,06% dari total penerima bansos pada kuartal I/2026.
Berdasarkan informasi yang diunggah di laman resmi Kemensos RI, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan bahwa Kementerian Sosial membuka kanal resmi bagi masyarakat yang ingin mengajukan sanggahan atau laporan terkait status penerima bansos.
“Untuk yang merasa keberatan tentu diperbolehkan, salurannya sudah kita siapkan. Dengan harapan disertai bukti sehingga bisa kami nilai untuk kelanjutannya,” katanya, dikutip pada Selasa (14/4/2026).
Dia menambahkan, langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga akurasi dan akuntabilitas penyaluran bansos. Gus Ipul menekankan bahwa Kemensos berkomitmen untuk transparan dalam pengelolaan data serta membuka ruang partisipasi masyarakat seluas-luasnya, agar penyaluran bantuan dapat lebih tepat sasaran.
Sebelumnya, Kemensos bersama Badan Pusat Statistik telah memperbarui Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) volume 2 yang digunakan sebagai acuan penyaluran bansos kuartal II/2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan sosial dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran.
Gus Ipul menjelaskan bahwa pemutakhiran DTSEN yang dilakukan secara berkala merupakan upaya untuk meningkatkan ketepatan dan keakuratan data penerima bansos.
Baca Juga
- Cara Masuk Desil Penerima Bansos, Benarkah Bisa Diubah?
- Penerima Bansos Bisa Jadi Karyawan Kopdes Merah Putih, Ini Caranya!
“Ada yang sebelumnya tidak menerima, sekarang menerima. Dan ada yang selama ini menerima tetapi masuk ke inclusion error, sehingga tidak menerima lagi. Jadi memang data ini dinamis,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor Kemensos, Senin (13/4/2025).
Berdasarkan DTSEN Volume 2 tahun 2026, Kemensos juga memasukkan penerima baru dari hasil pemutakhiran data. Dari 77.014 keluarga yang sebelumnya belum memiliki desil, sebanyak 27.176 keluarga kini sudah terklasifikasi melalui ground check.
Sementara itu, sebanyak 25.665 keluarga di antaranya masuk dalam desil 1–4 dan berpotensi menjadi penerima bansos, sedangkan 1.511 keluarga lainnya berada di desil 5–10 dan masuk ke data inclusion error (dikeluarkan dari daftar penerima bansos).
Selain itu, pembaruan DTSEN juga telah terintegrasi dengan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bawah Kementerian Dalam Negeri untuk memperkuat validitas data.
Melalui langkah tersebut, Gus Ipul menyatakan bahwa upaya ini dilakukan untuk memastikan penyaluran bansos kuartal II/2026 dapat berjalan lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran.
Masyarakat dapat mengecek status penerima bansos melalui kanal resmi pemerintah. Berikut langkah-langkah cek status bansos:
Melalui Website Resmi Kemensos:- Buka laman https://cekbansos.kemensos.go.id
- Masukkan data wilayah sesuai KTP (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan)
- Ketik nama lengkap penerima sesuai KTP
- Isi kode captcha yang muncul
- Klik “Cari Data”
- Unduh aplikasi Cek Bansos dari Play Store atau App Store.
- Daftar/login dengan data NIK/KK dan informasi lain sesuai KTP.
- Setelah login, pilih menu “Cek Bansos / Cek Penerima”.
- Masukkan data sesuai KTP. Klik “Cari Data”.
Sistem akan menampilkan status penerima bansos, termasuk PKH, BPNT, maupun bantuan lainnya.
Data penerima mengacu pada DTSEN yang diperbarui secara berkala melalui proses verifikasi dan validasi pemerintah daerah. (Putri Astrian Surahman)
