JAKARTA - Indonesia Strategic & Defense Studies (ISDS) menilai langkah Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai manuver ciamik nan berisiko.
Diketahui, Prresiden Prabowo baru saja bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin, Senin (13/4/2026) waktu setempat. Di waktu nyaris bersamaan, Sjafrie Sjamsoeddin bertemu Menteri Perang AS Pete Heghset.
Menurut Co Founder ISDS, Edna Caroline, pertemuan tersebut bisa dilihat sebagai manuver cantik di tengah menyempitnya ruang geopolitik.
Ia menjelaskan, perang Iran menegaskan kembali persepsi menurunnya hegemoni AS. Walaupun AS tetap menjadi negara terkuat saat ini, tetapi perilakunya yang merusak tatanan dunia mempercepat perubahan geopolitik. Dunia ke depan akan dipengaruhi beberapa kekuatan besar dengan aturan main yang berbeda dengan saat AS menjadi satu-satunya hegemoni.
Beberapa kekuatan tersebut yang berada di Asia-Pasifik di antaranya AS, China India, dan Jepang serta ditambah Rusia dan NATO.
Baca Juga:Anies: Aktivis KontraS yang Disiram Air Keras Masih Diisolasi di RSCM"Indonesia yang berada di tengah persilangan geopolitik, apalagi dekat dengan Laut China Selatan yang diperkirakan rentan menjadi titik konflik di masa depan tentu perlu mengambil kesempatan. Tetapi, Indonesia juga harus berhati-hati karena pastinya semua kekuatan di atas akan berebut pengaruh bahkan bisa berkonflik di kawasan Asia-Pasifik," kata Edna dalam keterangan tertulis, Selasa (14/4/2026).
"Pertanyaannya, bagaimana Indonesia mengambil manfaat dan menghindar untuk dimanfaatkan berlebihan dalam dunia dengan tatanan yang baru ini?
Pertama dengan Rusia, ia menjelaskan, kerja sama energi tentunya menjamin stabilitas keamanan energi Indonesia ke depan. Namun yang juga strategis adalah kerja sama membangun tenaga nuklir dan antariksa. Dua hal ini di sisi lain tentunya akan menimbulkan kekhawatiran di regional, apa keinginan Indonesia dengan agendaagenda yang progresif ini.
Baca Juga:Pilu! Pemudik Menuju Gilimanuk Diturunkan di Jalan gegara Macet, Sopir Bus Putar Balik"Hal ini yang kemudian diantisipasi dengan kunjungan dan kerja sama Pertahanan antara RI dan AS. Dengan kata lain, Indonesia menunjukkan sinyal politik Internasional, bahwa politik bebas aktif tetap dilakukan dengan bekerja sama dengan Rusia, tetapi juga dengan AS. Ada kepentingan AS di kawasan yang juga diakomodir Indonesia," tuturnya.
Dari berbagai agenda kerja sama pertahanan RI-AS, yang menunjukkan penekanan pada kepentingan AS adalah exercise dan operational cooperation. Selama bertahun-tahun AS adalah mitra militer Indonesia yang paling banyak latihan bersama yaitu sekitar 170 latihan per tahun.
"Ini bisa dikatakan tiap hari ada hubungan person to person antara personil TNI dan tentara AS. Kepentingan Indonesia adalah semakin meningkatnya profesionalisme TNI yang bisa belajar dari militer AS yang kerap bertempur di mana-mana. Apalagi ditambah, militer AS adalah salah satu contoh terkait peran dan posisi militer dalam negara demokrasi," tutur Edna.
Sementara kepentingan AS, menurutnya adalah bagaimana tentaranya bisa mengerti dan punya data wilayah Asia Pasifik dan yang utama adalah membiasakan tentaranya dan menyesuaikan alat bertempur di wilayah dengan iklim tropis yang lembab di pulau-pulau.
"Yang perlu diwaspadai tentunya adalah klausul 'kerja sama operasional. Dalam hal ini, Kementerian Pertahanan RI perlu menjelaskan pada publik, apa rincian dari kerja sama operasional ini," ucapnya.
Baca Juga:Illegal Fishing, 19 WNI Ditangkap di Perairan Phuket ThailandEnda berpandangan, AS punya kepentingan untuk punya pangkalan di RI. Hal ini terus ditekankan AS dalam berbagai perundingan tarif dengan Indonesia di era Trump.
Ia menegaskan, keberadaan Pangkalan AS tidak sesuai dengan prinsip bebas aktif Indonesia, dan melanggar konstitusi dan kedaulatan negara, mengancam pertahanan nasional, serta berpotensi menyeret Indonesia ke dalam konflik geopolitik internasional.
"Kita melihat dalam perang Iran di mana pangkalan-pangkalan AS di berbagai negara timur tengah justru jadi sasaran serangan. Kita tidak ingin Indonesia menjadi battle ground, atau arena pertempuran," ucapnya.
Dalam konteks inil, beredar berita Amerika tidak perlu minta izin saat memasukai wilayah udara Indonesia perlu diperhatikan. Walaupun pihak Kemhan RI mengatakan, hal ini baru sampai Letter of Intent, Indonesia perlu menegaskan politik bebas aktifnya juga harus diakomodir AS.
Baca Juga:Puncak Arus Mudik di Tol Cipali Diprediksi H-5 hingga H-3 Lebaran"Pasalnya, kalau Indonesia memberikan ruang atau akses untuk AS, berarti Indonesia juga harus memberikan ruang dan akses yang setara untuk negara lain termasuk Rusia dan China. Hal ini yang tidak diinginkan AS dan tentu Indonesia juga," jelas Edna.
Sinyal yang sama juga harus disampaikan pada Rusia yang sudah lama mengincar Biak di Papua untuk stasiun luar angkasa. "Dalam kerja sama itu Rusia dan sekutunya tidak boleh punya pangkalan atau alat strategis yang permanen di Biak. Sangat wajar kalau AS dan sekutunya khawatir dengan kehadiran Rusia di Biak karena posisi itu sangat strategis untuk mengamati aset AS dan Australia di Pasifik," katanya.
Terkait manuver Prabowo dan Sjafrie ini, ia menjelaskan, tentu akan mengnudang prasangkan dari negara tetangga dan negara besar lain. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengomunikasikan dengan ASEAN dengan komprehensif. Komunikasi ini harus jadi prioritas dari sisi waktu. Setelah itu, Indonesia perlu segera membuka ruang-ruang kerja sama dengan China lebih luas. Tidak saja secara ekonomi tetapi juga dari sisi pertahanan dan militer.
"Terakhir, lepas dari manuver ciamik ini, diharapkan pengambilan keputusan di Indonesia tidak bersifat hanya top-down tetapi juga mendengarkan pendapat para birokrasi yang profesional terutama di Kemlu dan Kemhan serta instansi lain yang terkait seperti TNI," ucapnya.
#nasional
